DPR Dorong BPK Audit Divestasi Saham PT Vale Indonesia, Ini Alasannya
- Istimewa
VIVA – Komisi VII DPR RI meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk mengaudit divestasi saham PT Vale Indonesia sebesar 20 persen kepada PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum). Hal itu dianggap penting untuk dilakukan guna melihat keuntungan dan kerugian yang didapat dari kegiatan divestasi tersebut.
Wakil Ketua Komisi VII DPR Bambang Hariadi mengatakan, audit ini dilakukan dengan tujuan tertentu termasuk pelepasan saham melalui Bursa Efek Indonesia. Sebelumnya, Komisi VII DPR RI sudah menggelar rapat dengan Dirut PT Asahan Aluminium, Dirut PT Vale Indonesia, Dirut PT Mind ID, dan Dirut PT Antam.
"Komisi VII DPR RI akan mendorong BPK RI untuk melakukan audit dengan tujuan tertentu terkait pelaksanaan divestasi saham PT Vale Indonesia oleh PT Indonesia Asahan Aluminium sebesar 20 persen termasuk pelepasan saham sebesar 20 persen melalui Initial Public Offering di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019," kata Bambang, membacakan kesimpulan rapat, dikutip Jumat, 3 Juni 2022.
MIND ID resmi akuisisi 20 persen saham PT Vale Indonesia
- Dok. KBUMN
Komisi VII, lanjut Politikus Partai Gerindra ini, akan mendalami manfaat apa saja yang diperoleh pemerintah dan masyarakat di wilayah operasi PT Vale Indonesia, sebuah perusahaan pertambangan multinasional yang berkantor pusat di Brasil. PT Vale sudah beroperasi di Indonesia sejak 1968 dan mendapat wilayah operasi di Sulawesi.
"Komisi VII DPR RI meminta pemerintah tidak melakukan proses perpanjangan kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus PT Vale Indonesia yang akan berakhir 28 Desember 2025 sebelum semua permasalahan yang mengemuka saat ini dapat terselesaikan dengan baik," imbuhnya.
DPR Minta Kasus TPPU Panji Gumilang Segera Diusut Tuntas
DPR menilai kasus TPPU yang melibatkan Panji Gumilang harus menjadi prioritas utama dalam agenda penegakan hukum.
