Sri Mulyani Beberkan Syarat Indonesia Bisa Jadi Negara Maju

VIVA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Indonesia mampu mengejar Korea Selatan sebagai negara maju dengan kunci yaitu, produktivitas sumber daya manusia (SDM).

Maka dari itu katanya, alokasi pendidikan dan jaminan sosial sangat penting untuk mempengaruhi sumber daya manusia Indonesia. Hal itu disampaikannya dalam acara Pengarahan Kepada Pejabat Gubernur dan Bupati di kantor Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta.

“Makanya alokasi pendidikan jaminan sosial sangat penting ini yang mempengaruhi SDM kita. Ini sudah didelegasikan ke daerah mulai dari biaya operasi sekolah itu semuanya melalui APBD uangnya dari APBN belanja tunjangan gaji guru honorer,” jelas Ani sapaan akrabnya, Kamis 16 Juni 2022.

Baca juga: Sri Mulyani Ingatkan Risiko yang Intai Ekonomi Global, RI Siapkan Ini

Ani melanjutkan, dengan itu maka perlu mendapatkan perhatian karena mereka menjadi kunci apakah Indonesia akan maju. Karena sumber daya manusia akan menjadi generasi penerus untuk mencapai Indonesia menjadi negara maju.

“Kemudian kalau bicara kualitas SDM itu juga dengan kemajuan infrastruktur. Kalau liat negara maju pasti karena infrastrukturnya maju, karena kualitas SDM dipengaruhi oleh infrastruktur,” ujarnya.



Warga menyebrang menggunakan fasilitas Pedestrian Light Controlled Crossing (Pelican Crossing) di Halte GBK, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, Kamis, 22 November 2018.

Photo :

• ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Selain itu, Ani mengatakan air bersih juga sangat penting kaitannya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Sebab, jika air yang digunakan tidak bersih akan menyebabkan penyakit kepada sumber daya manusia.

“Bapak Ibu kan inginnya yang keren jalan tol, bandara, tetapi MCK adalah sangat vital untuk anak-anak kita. Dan itu perlu dijaga dari sisi belanja, itu yang kita harapkan makanya APBN menuju ke situ,” jelasnya.

Tim Sinkronisasi Diisi Elit Gerindra, Demokrat Bela Kalau Itu Kewenangan Prabowo Subianto

Prabowo Subianto, disebut punya hak membentuk tim transisi untuk sinkronisasi program pemerintahan Prabowo-Gibran nanti. Tim diisi elit Gerindra, dan suda bertemu Menkeu.

VIVA.co.id

3 Juni 2024