Marak Wabah PMK, DPR Minta Pemerintah Perhatikan Peternak Rumahan
- ANTARA/Anggi Mayasari
VIVA – Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak semakin merebak. Pemerintah diminta turut memberikan perhatian bagi peternakan skala rumahan.
“Di desa-desa, banyak masyarakat yang beternak sapi atau kambing di rumahnya. Peternakan skala rumahan ini juga harus mendapat perhatian dari Pemerintah untuk mengantisipasi penyebaran PMK,” kata Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan kepada wartawan, Jumat, 17 Juni 2022.
Politikus PKB yang juga anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan
- DPR RI
Berdasarkan data Kementerian Pertanian (Kementan) per Rabu, 15 Juni 2022, terdapat 170.018 hewan ternak yang terserang PMK dengan rincian 18 provinsi yang tersebar di 190 kota dan kabupaten.
Dari jumlah tersebut, 46.549 hewan dinyatakan sembuh dan 801 ekor mati, sisanya masih sakit, serta ada juga yang dipotong bersyarat.
Saat ini, Pemerintah sedang berupaya memutus mata rantai penyebaran PMK melalui program vaksinasi untuk hewan-hewan yang belum terpapar PMK. Daniel meminta, vaksinasi juga menyasar sapi atau kambing yang diternak warga di rumahnya.
“Vaksinasi di peternakan besar memang sangat penting dilakukan. Tapi kita tidak boleh melupakan peternak skala kecil. Karena di desa-desa, sapi atau kambing adalah investasi kehidupan rakyat. Suku Dinas Pertanian harus masuk ke desa-desa. Lakukan pengecekan dan vaksinasi terhadap sapi ternak warga. Segera lakukan pengobatan apabila ditemukan ada sapi yang sakit,” kata Daniel.
Lebih lanjut, Komisi IV yang membidangi urusan pertanian dan peternakan tersebut meminta Pemerintah melakukan sosialisasi serta edukasi hingga tingkat bawah. Menurut Daniel, penyebaran PMK sudah banyak membuat masyarakat ketakutan.
“Kasihan warga kalau sampai sapi-sapi yang menjadi investasi kehidupan mereka mati akibat kurangannya antisipasi dan penanganan. PMK jangan sampai merugikan rakyat kecil,” ujarnya.
Di sisi lain, Daniel berharap adanya percepatan program vaksinasi untuk hewan ternak. Indonesia sendiri masih harus mengimpor vaksin PMK dari negara lain, sementara jumlah vaksin yang dibutuhkan untuk melawan penyakit ini minimal 80% dari populasi terjangkit.
“Maka kami mendorong Pemerintah, dalam hal ini Kementan agar bekerja sama dengan lembaga penelitian, akademisi hingga pihak swasta untuk mengembangkan vaksin PMK sehingga kita tidak perlu lagi tergantung dengan negara lain,” kata Daniel.
