- Antara
VIVA Bisnis – Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi optimistis target investasi sebesar Rp 5,1 triliun pada 2022 bisa tercapai. Meskipun, hingga akhir semester I baru realisasi masih di bawah 40 persen.
"Target investasi ini harus tercapai agar pertumbuhan ekonomi Sumbar bisa di atas 4 persen, kalau bisa di atas 5 persen," katanya di Padang seperti dikutip Antara, Kamis, 25 Agustus 2022.
Mahyeldi mengungkapkan, hingga kuartal-II atau semester I 2022 realisasi investasi di Sumbar untuk Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) memang masih di bawah angka 40 persen.
Namun hingga akhir tahun diyakini realisasinya akan meningkat signifikan hingga mampu memenuhi target yang ditetapkan.
Investasi di Sumbar Baru Capai Rp1,8 Triliun
Jam Gadang (foto ilustrasi Kota Bukittinggi)
- ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra
Berdasarkan keterangan BKPM RI/Kementerian Investasi, realisasi PMA di Sumbar mencapai 49.803.900 dolar AS atau Rp714,6 miliar (34,8 persen). Sedangkan realisasi PMDN capai Rp1,13 triliun (36,26 persen).
Berdasarkan data itu, total investasi Sumbar hingga Juni 2022 mencapai Rp1,84 triliun (35,63 persen).
Meski capaian tersebut belum bisa dikatakan telah maksimal, namun Mahyeldi menyebut, berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumbar, investasi yang masuk mampu menyerap 1.832 orang tenaga kerja.
Sementara itu Kepala DPMPTSP Sumbar Adib Al Fikri mengatakan target investasi Sumbar pada 2022 naik dari tahun sebelumnya yang hanya Rp4,8 triliun.
Rinciannya masing-masing investasi penanaman modal asing (PMA) ditargetkan 143.100.000 dolar dan investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) ditargetkan Rp 3,12 triliun.
Hingga kuartal II tahun 2022, realisasi investasi di Sumbar sebanyak 266 perusahaan yang terdiri dari 347 proyek dengan jumlah penambahan penyerapan tenaga kerja 1.832 orang.
Ia mengatakan hingga akhir tahun 2022 ini akan banyak peluang investasi yang masuk ke Sumbar yang akan mendorong realisasi hingga sesuai target. (Ant)
OJK Cabut Izin Usaha Paytren, Ini Sederet Masalahnya!
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha PT Paytren Aset Manajemen.
