- Dok: Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden
VIVA Bisnis – Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mengungkapkan, yang menjadi fokus hingga tahun 2024 adalah pengembangan wilayah di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1A. Wilayah ini akan dibangun menjadi kota layak huni dengan fasilitas lengkap untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.
Juru Bicara Tim Komunikasi Rencana Pemindahan IKN, Sidik Pramono mengatakan, hingga tahun 2024 Otorita IKN ingin membangun sebuah kota layak huni dengan fasilitas lengkap di KIPP 1A itu dengan luas sekitar 900 hektare.
“Di sana akan terbangun Istana Negara, Istana Wakil Presiden, perkantoran Kemenko, Bank Indonesia, hunian ASN/TNI/Polri, hunian tapak untuk para menteri, tempat ibadah, lengkap dengan utilitas perairan, pengelolaan banjir, jaringan listrik, jalan tol menuju ke IKN, dan jalan dalam kota," ujarnya seperti dikutip Antara, Rabu, 31 Agustus 2022.
Desain Garuda untuk Istana Negara di Ibu Kota Negara Baru.
- Tangkapan kamera @suharsomonoarfa.
Dia mengatakan, pada tahun 2024, pemerintah ingin memindahkan ASN, TNI, Polri pusat ke IKN. Oleh karena itu ketika terjadi pemindahan, IKN harus sudah memiliki fasilitas memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka.
Pendanaan pembangunan IKN bersumber dari APBN dan non APBN. APBN akan digunakan antara lain untuk membangun infrastruktur dasar, gedung-gedung pemerintahan, istana kepresidenan, istana wapres.
Anggaran Non APBN Digunakan untuk Fasilitas Perkantoran hingga Rumah Sakit
Lokasi Kecamatan Sepaku di Kabupaten Penajam Paser Utara. Sepaku dan Samboja, Kutai Kartanegara akan menjadi lokasi ibu kota baru Indonesia.
- ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Sementara pendanaan non APBN akan menggunakan skema-skema yang diperbolehkan oleh undang-undang, dengan bidang investasi antara lain untuk membangun rumah sakit internasional, fasilitas pendidikan terpadu, kawasan perkantoran dan jasa, gedung mixed use, komersial niaga, dan fasilitas hunian.
Otorita IKN juga membuka peluang bagi swasta untuk ikut membangun IKN. Untuk itu pemerintah juga menyiapkan skema dan insentif untuk menarik minat investasi swasta.
Selain itu, Otorita IKN sebagai lembaga baru perlu untuk melengkapi kelembagaannya. Saat ini Otorita IKN baru terdiri atas Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN. Kemudian ada Tim Transisi untuk membantu Otorita IKN sebagai pendukung persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menargetkan pembangunan KIPP tahap I di Ibu Kota Negara (IKN) selesai tahun 2024.
KIPP yang dimaksud mencakup antara lain pembangunan perkantoran Presiden dan Wakil Presiden, penyediaan air minum, sanitasi, drainase, jalan nasional, dan jalan tol dari Balikpapan di Kalimantan Timur ke IKN.
Kementerian PUPR sendiri memperoleh pagu tahun anggaran 2023 untuk IKN sebesar Rp20,8 triliun, melonjak dari tahun 2022 yang sebesar Rp5,4 triliun. Dana tersebut ditujukan untuk pembangunan KIPP sebagai bagian dari prasarana dasar perkotaan. (Ant)
