Utang Luar Negeri RI Turun Jadi US$400,4 Miliar, Ini Penyebabnya
- VivaNews/ Nur Farida
VIVA Bisnis – Bank Indonesia (BI) mencatat, utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Juli 2022 kembali menurun. Untuk posisi ULN Indonesia pada akhir Juli 2022 tercatat sebesar US$400,4 miliar, dibandingkan bulan sebelumnya US$403,6 miliar.
Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, perkembangan penurunan itu disebabkan oleh penurunan ULN sektor publik (Pemerintah dan Bank Sentral) maupun sektor swasta.
"Secara tahunan, posisi ULN Juli 2022 mengalami kontraksi sebesar 4,1 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada bulan sebelumnya yang sebesar 3,2 persen (yoy)," kata Erwin dalam keterangannya, Kamis 15 September 2022.
Uang Rupiah dan Dolar AS. (Ilustrasi)
- ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Erwin menuturkan, posisi ULN Pemerintah pada Juli 2022 sebesar US$185,6 miliar lebih rendah dari posisi bulan sebelumnya sebesar US$187,3 miliar. Namun, jika secara tahunan, ULN Pemerintah mengalami kontraksi sebesar 9,9 persen secara (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada Juni 2022 yang sebesar 8,6 persen (yoy).
"Penurunan ULN Pemerintah terjadi akibat adanya pergeseran penempatan dana oleh investor non residen di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik sejalan dengan masih tingginya ketidakpastian di pasar keuangan global," ungkapnya.
Sementara itu, instrumen pinjaman mengalami kenaikan posisi dari bulan sebelumnya yang digunakan untuk mendukung pembiayaan program dan proyek, baik untuk penanganan COVID-19, pembangunan infrastruktur maupun untuk pembangunan proyek dan program lainnya.
Erwin menjelaskan, penarikan ULN yang dilakukan di bulan Juli 2022 tetap diarahkan pada pembiayaan sektor produktif dan diupayakan terus mendorong akselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Adapun dukungan ULN Pemerintah dalam memenuhi pembiayaan sektor produktif dan kebutuhan belanja prioritas antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,5 persen dari total ULN Pemerintah). Kemudian sektor jasa pendidikan (16,5 persen), sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,1 persen), sektor konstruksi (14,2 persen), dan sektor jasa keuangan dan asuransi (11,8 persen).
"Pemerintah tetap berkomitmen menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel," ucapnya.
Dia mengatakan, dari hal itu untuk posisi ULN Pemerintah relatif aman dan terkendali jika dilihat dari sisi refinancing risk jangka pendek. Itu mengingat hampir seluruhnya merupakan ULN dalam jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,7 persen dari total ULN Pemerintah.
