Banyak Negara Terlilit Utang, Ini Solusi Negara G20

Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Sumber :
  • Youtube Kemenkeu

VIVA Bisnis – Negara anggota G20 menyepakati untuk melanjutkan penanganan tekanan utang, terhadap negara-negara yang kesulitan membayar utang. Upaya penanganan itu akan dilakukan dalam beberapa skema.

img_title Terungkap! Bupati Klaten Diduga Terima Fee Rp2 Miliar Lebih, Uangnya untuk Bayar Utang Pilkada

Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai melakukan pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (FMCBG) ke-4 di Washington DC, Amerika Serikat (AS).

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Kita punya konsekuensi dalam hal ekonomi yang lemah dan juga kesulitan utang yang buruk, bukan hanya negara negara berpendapatan kecil, tapi juga menengah dan tinggi," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers melalui Youtube Bank Indonesia, Jumat 14 Oktober 2022.

img_title Aturan Baru! Bayar Utang Pajak Kini Dahulukan Pokok Sebelum Denda

Baca juga: Catat, Penerima BSU Tak Punya Rekening Akan Cair Minggu Depan

Adapun dalam menangani permasalahan utang jelasnya, dapat menggunakan kerangka umum untuk bisa mengatasi masalah utang khususnya bagi negara berpendapatan kecil dan menengah. Dalam hal ini dilakukan menggunakan kerja sama internasional.  

img_title Utang Baru Pemerintah Tembus Rp494,3 Triliun hingga September 2026, Suahasil Hati-hati Terbitkan SBN

Kemudian, perlu adanya jaring pengaman keuangan global dalam hal ini dapat melalui dukungan International Monetary Fund (IMF). Di mana bisa menggunakan opsi kebijakan Special Drawing Rights (SDR) untuk negara miskin dan berkembang dalam mengurangi beban utang.

"Juga meminta Multilateral Development Banks (MDB) menggunakan neraca mereka, kerangka kecukupan modal. Sehingga mereka akan dapat melanjutkan atau memperkuat atau meningkatkan dukungan bagi banyak negara dalam situasi yang lebih besar, terutama pada aset pembiayaan," ujarnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani di Washington DC.

Photo :
  • Youtube Kemenkeu

Neraca MDB juga jelas Sri Mulyani, tidak hanya digunakan untuk kepentingan global, melainkan dapat digunakan pada perubahan iklim.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Jadi itu adalah elemen penting terkait dengan menggunakan kerangka kerja umum untuk menangani situasi terkait utang. Kedua dukungan dari IMF, ketiga adalah bagaimana meminta MDB untuk meningkatkan menggunakan neraca yang ada melalui kerangka kecukupan saat ini," imbuhnya.

Presiden Prabowo Subianto menghadiri Rapat Koordinasi Nasional TPAKD di Jiexpo, Jakarta,

Prabowo Ungkap Data IMF, Ekonomi RI Masuk 7 Besar Dunia

Prabowo ungkap berdasarkan data IMF, Indonesia menempati peringkat ketujuh sebagai negara dengan ekonomi terbesar di dunia berdasarkan paritas daya beli atau PPP

img_title
VIVA.co.id
22 Oktober 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut