- Istimewa
VIVA Bisnis – Pemerintah resmi mengatur tarif baru pajak penghasilan (PPh) orang pribadi atau karyawan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang PPh.
Peraturan tersebut telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 20 Desember 2022. Di mana itu salah satunya dalam rangka menekan defisit anggaran dan meningkatkan tax ratio.
Dengan hal itu maka pemerintah mengambil langkah kebijakan fiskal, salah satunya dengan melakukan reformasi di bidang perpajakan.
"Sejalan dengan reformasi perpajakan tersebut telah dilakukan penyesuaian pengaturan kebijakan perpajakan yang bersifat komprehensif, konsolidatif, dan harmonis melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan," tulis PP tersebut dikutip Selasa, 27 Desember 2022.
Ilustrasi pajak.
- U-Report
PP 55/2022 tersebut menjelaskan bahwa objek apa saja yang nantinya akan dikenai pajak penghasilan. Salah satunya sumber penerimaan wajib pajak.
"Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun," jelasnya.
Adapun tarif pajak baru dalam UU HPP yang sudah mulai berlaku pada awal tahun ini terdiri dari lima lapisan:
- Penghasilan sampai dengan Rp 60 juta per tahun tarif PPh sebesar 5 persen.
- Penghasilan di atas Rp 60 juta hingga Rp 250 juta per tahun tarif PPh 15 persen.
- Penghasilan Rp 250 juta sampai Rp 500 juta per tahun tarif PPh 25 persen.
- Penghasilan wajib pajak diatas Rp 500 juta hingga Rp 5 miliar per tahun tarif PPh 30 persen,
- Penghasilan di atas Rp 5 miliar per tahun PPh 35 persen.
Sri Mulyani Serahkan ke Pemerintahan Prabowo soal Kenaikan PPN Jadi 12 Persen pada 2025
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada tahun depan akan diserahkan kepada pemerintahan baru.
