Pemerintah Bakal Wajibkan Eksportir Simpan Devisa Hasil Ekspor 3 Bulan
- VIVA/Anisa Aulia
VIVA Bisnis – Pemerintah akan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam. Salah satunya eksportir akan diwajibkan menahan DHE di dalam negeri selama tiga bulan.
"DHE kita akan siapkan PP-nya dan usulan yang sedang dibahas 3 bulan," kata Airlangga kepada awak media di Lapangan Banteng Selatan, Jakarta, Kamis 26 Januari 2023.
Ilustrasi Ekspor Impor.
- VIVA.co.id/M Ali Wafa
Airlangga mengatakan, keputusan itu diambil karena situasi yang ada pada saat ini. Sebab berbagai negara dihadapkan oleh situasi stagflasi.
"Inflasi tinggi kemudian pertumbuhan rendah bahkan negatif seperti Amerika akan terus menaikkan tanda petik tingkat suku bunganya. Kalau tingkat suku bunga terus naik bahaya itu capital flight," ujarnya.
Menurutnya, untuk mencegah capital fiight atau modal asing kabur maka Pemerintah harus memiliki dana yang cukup. Dalam hal ini yaitu pembiayaan ekspor.
"Kebutuhan ekspor dan impor kan real. Pada saat kebutuhan ekspor impor itu disediakan dengan devisa hasil ekspor masuk maka kita akan mempersiapkan eksosistem devisa atau pun eksosistem dolar di dalam negeri," jelasnya.
Sehingga dengan itu kata dia, pengusaha tidak perlu lagi bergantung pada perbankan di Singapura.
"Pengusaha kita tidak melulu bergantung pada perbankan di Singapura. Nah kita mau mempersiapkan infrastruktur," imbuhnya.
Jawaban Menko Airlangga soal MSCI Akan Turunkan Status Saham RI: Biasa Dia Ngancam-ngancam Dikit
Pemerintah menyoroti perkembangan isu Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang membuka peluang penurunan status pasar saham Indonesia menjadi standalone market.
