Indef Wanti-wanti Pemerintah Subsidi Energi Bakal Bebani APBN, Ini Penjelasannya

VIVA – Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengingatkan Pemerintah untuk mewaspadai dampak subsidi energi, terhadap defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kepala Pusat Pangan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan Indef, Abra Talattov berharap, Pemerintah bisa mengatur agar subsidi energi jangan sampai memicu defisit APBN 2023 melampaui tiga persen. Karenanya, langkah transformasi kebijakan subsidi energi benar-benar perlu dilakukan oleh Pemerintah.

"Transformasi kebijakan subsidi energi harus segera dilakukan pemerintah, dari mekanisme terbuka menjadi subsidi tertutup dan tepat sasaran," kata Abra di forum diskusi publik INDEF, 'Upaya Menjinakkan Bom Waktu APBN', Selasa, 14 Februari 2023.

Guna mendukung hal tersebut, Abra menekankan perlunya revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang segmentasi konsumen BBM subsidi. Hal itu seiring dengan langkah optimaliasi pendataan konsumen BBM dan LPG subsidi, melalui platform My Pertamina.



Ilustrasi Tabung Gas Elpiji 3 Kg.

Photo :

• VIVA/M Ali Wafa

"Hal-hal inilah yang dapat menjadi instrumen transisi dalam upaya pemerintah mereformasi kebijakan subsidi energi nasional," ujarnya.

Abra menegaskan, jika skema subsidi terbuka BBM dan LPG masih diberlakukan seiring pemulihan ekonomi nasional, maka hal itu akan memperbesar risiko lonjakan permintaan BBM dan LPG subsidi. Sehingga, terdapat kekhawatiran bahwa hal itu akan memicu permintaan melampaui kuota subsidi.

Apalagi, lanjut Abra, hal itu juga bisa turut menjadi biang kerok membengkaknya subsidi energi. " Di tengah tahun-tahun konsolidasi fiskal, hal tersebut bisa menjadi sumber membengkaknya subsidi dan kompensasi energi," kata Abra.



Pendaftaran MyPertamina.

Photo :

• Andri Mardiansyah/ VIVA.

Ketika aspek ketidakpastian global masih sangat tinggi, Abra menegaskan bahwa Pemerintah harus segera melakukan langkah transformasi kebijakan subsidi energi tersebut. Sebab, melalui pengalaman di tahun 2022 lalu saat komoditas energi melonjak, hal itu sampai harus membuat pemerintah menambah anggaran subsidi energi hingga Rp 502,4 triliun demi meredam inflasi.

"Realisasi subsidi energi tersebut membengkak Rp 48,7 triliun menjadi Rp 551,2 triliun," ujarnya.

Halaman Selanjutnya

Apalagi, lanjut Abra, hal itu juga bisa turut menjadi biang kerok membengkaknya subsidi energi. " Di tengah tahun-tahun konsolidasi fiskal, hal tersebut bisa menjadi sumber membengkaknya subsidi dan kompensasi energi," kata Abra.