Wapres Tegaskan RKP 2024 Harus Jawab Tantangan Transformasi Ekonomi RI, Ini Sasarannya
- M Yudha P / VIVA.co.id
VIVA Bisnis – Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin menegaskan, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024 harus mampu menjawab bagaimana Indonesia melakukan transformasi ekonomi, dengan tetap memperhatikan inklusivitas pada tiap tingkat masyarakat sekaligus menciptakan pembangunan berkelanjutan.
Karenanya, dengan mengusung tema 'Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan' pada RKP 2024 tersebut. Ma'ruf berharap, upaya percepatan transformasi ekonomi itu nantinya dapat direalisasikan melalui sejumlah sektor yang menjadi target sasarannya.
"Percepatan transformasi ekonomi harus didorong melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, serta penguatan daya saing usaha," kata Ma'ruf dalam acara 'Indonesia Emas 2045' di JCC Senayan, Jakarta, Selasa, 16 Mei 2023.
Wapres KH Maruf Amin di Jambi
- Syarifuddin Nasution (Jambi)
Wapres menambahkan, pembangunan yang berkelanjutan juga harus diwujudkan dengan terus memperluas inisiatif pembangunan rendah karbon dan transisi energi, yang mampu merespons tantangan-tantangan perubahan iklim dan menjaga daya saing ekonomi.
Sementara pembangunan yang inklusif, kata Ma'ruf, harus digerakkan melalui pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, serta percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Sementara itu, Wapres menekankan pula bahwa pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi 2024 tersebut tentunya juga membutuhkan investasi BUMN dan swasta, selain dari investasi Pemerintah.
Pemprov Kaltim lakukan pembangunan infrastruktur jalan
- Pemprov Kalimantan Timur
Karenanya, lanjut Ma'ruf, kemudahan investasi yang dijamin oleh regulasi menjadi sangat diperlukan, guna mendorong pelibatan peran BUMN dan swasta pada upaya-upaya mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi 2024 tersebut.
"Selain itu, saya kira perlu pula mencari dan memanfaatkan peluang ekonomi baru, salah satunya adalah ekonomi dan keuangan syariah. Di mana, sektor ini masuk dalam gerbong transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," kata Ma'ruf.
"Terutama karena prinsipnya yang inklusif dan universal, serta mengedepankan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang berkeadilan," ujarnya.
Ada Seremonial Khusus saat Jakarta Ganti Nama dari DKI Menjadi DKJ di Bulan Agustus
Akan ada seremoni pergantian nama dari DKI Jakarta menjadi DKJ di Monas pada Agustus 2024 nanti. Sekaligus menandakan pindahnya Ibu Kota Negara ke IKN di Kalimanta Timur.
