- ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan penataan 3.125,7 Hektare (Ha) kawasan kumuh di Indonesia hingga akhir 2024 mendatang.
Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti menjelaskan, jumlah 3.125,7 hektare itu merupakan bagian dari target 10.000 hektare kawasan kumuh, yang perlu dibenahi Kementerian PUPR sepanjang 2020-2024.
Terlebih, hal itu diakui Diana juga sudah sesuai dengan apa yang termaktub di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Permukiman kumuh di kawasan Waduk Pluit
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
"Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan ini semuanya, karenanya kita harus bersama-sama. Insya Allah bisa (tercapai target di 2024)," kata Diana di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa, 20 Juni 2023.
Diana menyatakan bahwa fokus utamanya adalah kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta pihak terkait lainnya. Sehingga, Dia tekanan perlunya upaya untuk memformulasikan kembali bagaimana strategi ke depannya.
“Ini kan baru mau diatur dan disusun strateginya. Kemarin sudah kita evaluasi, dan ini (sejumlah hal) yang masih harus diatur kembali,” ujar Diana.
Dia memaparkan, pada RPJMN 2015-2019 telah ditargetkan penataan kawasan kumuh seluas 38.431 hektare. Namun, capaian di sepanjang 2015-2019 nyatanya hanya mampu menyelesaikan kawasan kumuh seluas 32.222 hektare.
“Terus di RPJMN 2020-2024 itu juga ditargetkan lagi penanganan kumuh, 10 ribu hektare, dan capaiannya sampai akhir 2022 kemarin ini sekitar 6.782 hektare, jadi yang kita lakukan adalah 68,7 persen dari target 10 ribu hektare tadi,” ujarnya.
Kawasan Kumuh ini Akan Ditata Pemerintah
- ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Diketahui, Program National Slum Upgrading Project (NSUP)-Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), telah digarap Kementerian PUPR sejak 2016 dengan salah satu penopangnya adalah bantuan dari Bank Dunia. Namun, bantuan Bank Dunia itu bakal efektif berhenti pada 30 Juni 2023 mendatang.
Padahal, masih ada sisa 3.125,7 hektare lahan kumuh yang harus dibenahi, dalam kurun waktu 1,5 tahun hingga akhir 2024 mendatang.
Isu Tambah Kementerian, di DPR Semua Fraksi Setuju Jumlah Kementerian Tidak Dibatasi
Terkait penambahan kementerian, ini mencuat setelah kabarnya pemerintahan baru, di bawah Prabowo-Gibran, akan menambah kementerian pada pemerintahannya nanti, menjadi 40.
