3,3 Juta Hektare Lahan Sawit di Kawasan Hutan Bakal Diputihkan, Luhut: Ya Terpaksa
- ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, pemerintah terpaksa memutihkan atau mengampuni kepemilikan kebun sawit di kawasan hutan. Total lahan sawit yang akan diputihkan itu sebanyak 3,3 juta hektare.
Luhut yang juga merupakan Ketua Pengarah Satgas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara mengatakan, untuk saat ini pihaknya masih akan mendata terkait perusahaan hingga rakyat yang memiliki perkebunan sawit.
"Ya iya, (kita putihkan) emang mau kita apakan lagi, masa mau kita copotin itu ya kan tidak. Lahan sawit yang akan diputihkan itu sebanyak 3,3 juta hektare, ya kita putihkan terpaksa," kata Luhut di kantor Kemenko Marves, Jakarta, Jumat, 23 Juni 2023.
Menko Marives Luhut Binsar Pandjaitan (Tengah).
- Anisa Aulia/VIVA.
Luhut menuturkan, jika nantinya sudah dilakukan pemutihan. Diharapkan merka akan taat hukum dan membayar pajak.
"Tapi dia setelah sama nanti legal mining, kita putihkan dia, tapi dia taat hukum, bayar pajak, bayar aturan dan seterusnya," jelasnya.
Luhut menuturkan, pada tahun 2021 tercatat tutupan kelapa sawit seluas 16,8 juta hektare. Dari total tersebut, sejumlah 10,4 juta hektare diperuntukkan untuk perkebunan swasta dan nasional, sedangkan sisanya adalah perkebunan rakyat.
"Ini yang mau kita detail, apakah angka ini benar? Dari total lahan itu, 3,33 juta berdada di kawasan hutan. Mekanisme kami berharap penyelesaiannya dilakukan sesuai pasal 110 a dan 110 b Undang-Undang Cipta Kerja," jelasnya.
Luhut menjelaskan, dari hasil audit banyak ditemukan perusahaan belum mendapatkan izin lokasi, izin perkebunan, dan hak guna usaha.
"Satgas akan dorong tiap pelaku usaha untuk lengkapi izin yang diperlukan. Satgas dengan tegas mengimbau agar semua pelaku usaha melakukan pelaporan mandiri atas kondisi lahan perkebunan disertai bukti izin usaha yang dimiliki," jelasnya.
Mendag Zulhas Ungkap Ada Temuan Puluhan Ribu Barang Elektronik Ilegal di Banten
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa Pemerintah menemukan sejumlah temuan barang-barang elektronik yang diduga merupakan produk impor ilegal di wilayah.
