APBN Semester I-2023 Surplus Rp 152,3 T, Sri Mulyani Tegaskan Ekonomi RI Sehat
Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semester I-2023 mengalami surplus sebesar Rp 152,3 triliun. Hal itu disampaikannya dalam sidang Kabinet Paripurna bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sri Mulyani mengatakan, selama enam bulan pertama pada 2023 APBN mengalami surplus, yang diikuti oleh surplusnya keseimbangan primer. Hasil itu menurutnya, merupakan hal yang positif.
"APBN 2023 semester I surplus Rp 152,3 triliun. Keseimbangan Primer surplus Rp 368,2 triliun," kata Sri Mulyani lewat Instagramnya @smindrawati dikutip Selasa, 4 Juli 2023.
Bendahara negara ini menuturkan, dengan surplusnya APBN ini maka pendapatan negara mencapai Rp 1.407,9 triliun atau 57,2 persen dari target. Jumlah itu tumbuh 5,4 persen secara year on year (yoy).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
- VIVA/Mohammad Yudha Prasetya
"Penerimaan pajak mencapai Rp 970,2 triliun (56,5 persen target) tumbuh 9,9 persen yoy utamanya ditopang PPh Badan (tumbuh 26,2 persen yoy). Dan PPN Dalam Negeri (tumbuh 19,5 persen yoy), ekonomi kita masih tumbuh cukup baik," ujarnya.
Sementara itu, pada penerimaan Bea Cukai sebesar Rp 135,4 triliun atau tumbuh negatif 18,8 persen, PNBP mencapai Rp 302,1 triliun atau 68,5 persen tumbuh 5,5 persen yoy. Hal itu terutama berasal dari komoditas non migas tumbuh 94,7 persen yoy, dan dividen BUMN yang tumbuh 19,4 persen yoy.
Sri Mulyani menjelaskan, pada belanja negara mencapai Rp 1.254,7 triliun atau 41,0 persen. Angka itu tumbuh 0,9 persen. Dalam hal ini Belanja Pemerintah Pusat (BPP) Rp 891,6 triliun tumbuh 1,6 persen.
"Di mana Rp 492 triliun (55,2 persen) dinikmati langsung masyarakat dalam bentuk Bansos-Subsidi listrik, BBM, LPG 3 kg dan pupuk, beasiswa anak-anak tak mampu, premi BPJS kesehatan bagi masyarakat miskin. Selain itu belanja prioritas nasional termasuk persiapan Pemilu, belanja alutsista, pembangunan infrastruktur dan IKN," jelasnya.
Pada belanja Transfer Ke Daerah (TKD) digunakan untuk mendukung Pemda dalam pelayanan masyarakat (pendidikan dan kesehatan), pembangunan empat daerah Otonom Baru (DOB) Papua.
Dia melanjutkan, untuk proyeksi akhir APBN 2023 diperkirakan, penerimaan negara Rp 2637,2 triliun atau 107,1 persen target.
"Belanja total diperkirakan mencapai Rp 3123,7 triliun. Defisit dapat ditekan menjadi Rp 486,4 triliun (2,28 persen PDB). Pembiayaan utang menurun 41,6 persen atau berkurang Rp 289,9 triliun dari target," tandasnya.
