DPR Desak Kemenhub Turunkan Harga Tiket Pesawat
- Viva.co.id/ Sherly (Tangerang)
Jakarta – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw mendesak Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) segera menuntaskan permasalahan mahalnya biaya tiket pesawat. Saat ini, harga tiket pesawat disebut masih terbilang tinggi.
Dia mencontohkan, biaya transportasi penerbangan dari Jakarta ke Papua yang kini naik hampir menyentuh angka Rp 6 juta hingga Rp 7 juta.
“Saya sekarang kalau pulang ke Papua tadinya masih bisa Rp 4 jutaan sekarang sudah hampir Rp 6-7 juta. Jadi kalau dari Rp 4 juta naik lagi itu berat, jadi masyarakat khususnya kami di daerah Papua ini sangat terbebani dengan harga tiket yang begitu mahal. Kami mohon nanti menjadi perhatian Bu Dirjen, untuk bisa memberikan kami ada kemudahan dan kemurahan harga tiket ini,” kata Roberth dikutip Selasa, 11 Juli 2023.
Ilustrasi Industri Penerbangan
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
Senada itu, Anggota Komisi V DPR RI Cen Sui Lan juga mengimbau Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub untuk menurunkan harga tiket pesawat Natuna-Jakarta yang terbilang sangat tinggi mencapai Rp 8 juta untuk biaya tiket pulang-pergi. Bagi Cen Sui Lan, harga tiket pesawat Natuna-Jakarta senilai Rp 8 juta itu sangat tidak masuk akal.
Politikus Fraksi Golkar itu juga menyoroti mahalnya tiket penerbangan dari Natuna ke Batam dengan jarak hanya 1 jam 45 menit namun memakan biaya hingga Rp 2,5 juta.
“Mohon ini sudah berkali-kali saya sampaikan, bagaimana kita mau mendengungkan perekonomian masyarakat perekonomian daerah harus berkembang kalau hanya untuk biaya transportasi sangat memberatkan. Padahal sekarang naik pesawat itu bukan hal yang mewah, tetapi kebutuhan. Apalagi bagi masyarakat di Natuna, penerbangan Natuna itu sangat diperlukan karena kalau dengan jalan laut bisa berjam-jam,” kata Legislator Dapil Kepulauan Riau tersebut.
Daftar Bandara Terdampak Karhutla, Ada dari Aceh Sampai Papua
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat 2.458 penerbangan terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang meluas berdasarkan data 17 Oktober
