PMI Manufaktur Ekspansif 23 Bulan Beruntun, Kemenkeu: Pelaku Bisnis Optimis Ekonomi Membaik

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu.
Sumber :
  • Tangkapan layar M Yudha P.

Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan, sektor manufaktur Indonesia secara konsisten melanjutkan ekspansi selama 23 bulan berturut-turut. PMI Manufaktur tercatat sebesar 53,3, atau meningkat dari Juni 2023 yang sebesar 52,5.

Manfaatkan KITE, PT Sukses Komerindo Lepas Ekspor Perdana Sarung Tangan ke Australia

Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan, penguatan PMI manufaktur didorong meningkatnya permintaan baru baik di dalam negeri maupun ekspor.

“Secara keseluruhan sentimen pelaku usaha di sektor manufaktur Indonesia tetap positif di bulan Juli. Pulihnya permintaan ekspor ke level ekspansif meningkatkan permintaan agregat secara keseluruhan, sehingga diharapkan dapat menopang kinerja pertumbuhan ekonomi pada Semester II ini,” kata Febrio dalam keterangan Rabu, 2 Juli 2023.

Perkuat Sinergi dan Pertumbuhan Ekonomi, Bea Cukai Jalin Koordinasi dengan Pemerintah Daerah

Ilustrasi Industri manufaktur.

Photo :
  • Dokumentasi PT Grand Kartech Tbk.
Febrio menuturkan, perkembangan kinerja manufaktur beberapa negara mitra dagang utama seperti Tiongkok dan Jepang tercatat terkontraksi masing-masing di level 49,2 dan 49,6. Sedangkan negara ASEAN lainnya seperti Malaysia dan Vietnam masih terkontraksi di level 47,8 dan 48,7.
Ekonomi RI Kuartal I-2024 Tumbuh, BI Pede Pertumbuhan Sepanjang 2024 di 5,5 Persen

"Meningkatnya PMI manufaktur di bulan Juli ini menunjukkan optimisme pelaku usaha seiring membaiknya kondisi perekonomian," jelasnya.

Febrio melanjutkan, dalam menghadapi potensi dampak El Nino perlu untuk terus diwaspadai. Sebab, saat ini curah hujan sudah mulai berkurang, yang dapat mempengaruhi produktivitas pertanian.

"Dalam menghadapi dampak El Nino, kebijakan yang dilakukan antara lain optimalisasi penggunaan infrastruktur air dan penguatan lumbung pangan”, ujar Febrio.

Febrio menuturkan, Pemerintah juga menyediakan insentif fiskal sebesar Rp 1 triliun di tahun 2023 dalam rangka mendukung pengendalian inflasi di tingkat daerah. Per 31 Juli 2023, Pemerintah telah menyalurkan Rp 330 miliar untuk periode I.

"Alokasi insentif fiskal tersebut merupakan bukti konsistensi Pemerintah dalam pengendalian inflasi nasional, terutama mengoptimalkan peran APBN sebagai shock absorber. Dengan dana tersebut dan dukungan inovasi kebijakan di tiap daerah, stabilitas harga diharapkan dapat tetap terjaga dan target inflasi 3 persen plus minus 1 persen di akhir tahun dapat dicapai," jelasnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya