- VIVA/Andry Daud
Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan, rencana Pemerintah untuk memberikan subsidi terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax belum dibahas oleh pihaknya. Meskipun Kementerian ESDM mengakui ada usulan agar Pertamax dapat dijadikan BBM bersubsidi.
"(Pembahasan subsidi) Pertamax 2024 belum ada," kata Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kemenkeu, Wahyu Utomo kepada awak media di Kantor Kemenkeu, Jakarta Rabu, 30 Agustus 2023.
Nozzle BBM Pertalite dan Pertamax di pom bensin
- ANTARA PHOTO/M Agung Rajasa/ss/aww.
Ketika ditanya apakah pembahasan terkait rencana subsidi Pertamax masih di Kementerian ESDM, Wahyu mengatakan bahwa hal itu mungkin saja. Namun, untuk saat ini Pertamax masih masuk kategori non subsidi.
"(Pembahasan subsidi Pertamax di ESDM) iya mungkin ya, saya belum pernah tuh. Jadi yang dialokasikan kan jenis bahan bakar itu ada tiga jenis bahan tertentu, jenis bahan bakar penugasan, dan umum. Pertamax kan masuk umum, jadi harusnya masuk mekanisme pasar," kata dia.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan bahwa Kementerian ESDM sendiri tengah mengkaji rencana memberikan subsidi terhadap bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax.
"Kita lagi bahas, lagi lihat secara teknis maupun secara regulasi dan secara keekonomian karena kan berbeda. Jadi nanti segara akan ada dari Pak Menteri (Arifin Tasrif) tapi kami masih bahas di internal," kata Dadan di Nusa Dua, Bali, beberapa waktu lalu.
Menurutnya, saat ini kajian yang sedang dilakukan terkait soal peningkatan kualitas BBM yang dikonsumsi masyarakat, dengan kondisi kualitas udara di Jakarta.
"Yang sedang Kementerian ESDM lakukan adalah melakukan kajian untuk melihat dampak peningkatan kualitas BBM, khususnya jenis bensin, terhadap gas buang yang ditengarai menjadi salah satu penyebab penurunan kualitas udara di Jakarta," ujarnya.
Enzy Pertanyakan Tasnya yang Tertahan Bea Cukai, Kemenkeu Buka Suara
Selebriti Enzy Storia mempertanyakan nasib tasnya yang tertahan di bea cukai. Sebab, tas tersebut tidak ditebusnya karena pajaknya lebih mahal dibandingkan harga tas itu.
