Senang Ekonomi Sulteng Meroket, Jokowi Wanti-wanti Ini ke Gubernur
- Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden
Sulawesi Tengah – Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat melakukan blusukan ke Pasar Masomba, Palu, Sulawesi Tengah pada Rabu, 30 Agustus 2023. Menurut dia, pertumbuhan ekonomi di daerah Sulawesi Tengah sangat bagus dan harga bahan pokok tetap stabil.
“Saya melihat ekonomi bagus, saya dapat informasi tadi tumbuh di 13 persen. Sudah 2,5 kali lipat ekonomi nasional kita. Artinya, di Provinsi Sulawsi Tengah tumbuh sangat baik,” kata Jokowi dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden pada Kamis, 31 Agustus 2023.
Jokowi melihat harga-harga di Pasar Masomba stabil, seperti ayam Rp25.000, bawang merah Rp23.000. Menurut dia, harga tersebut sangat terkendali tapi pertumbuhan ekonominya itu yang diinginkan seperti itu dan rakyat pasti merasakan.
Presiden Jokowi di Pasar Batuphat Timur, Kota Lhokseumawe
- Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden
“Yang saya senang pertumbuhan tinggi tapi harga harga di sini tadi stabil. Banyak toko-toko baru banyak bangunan baru banyak pembangunan, karena pertumbuhan ekonominya di atas 13 persen,” ujarnya.
Namun, Jokowi mewanti-wanti Gubernur Sulawesi Tengah Rusdi Mastura agar industri-industri nikel yang ada di sini memberdayakan warga daerah. Misalnya, katering, setor ayam, telur dan lainnya itu diberikan kepada orang-orang daerah.
“Sehingga ada efek pertumbuhan ekonomi betul-betul ke daerah, tidak semua menjadi agregat nasional,” jelas dia.
Sejumlah ikan hias Banggai Cardinal Fish (Teropogon cauderny) berada di dalam akuarium di Palu, Sulawesi Tengah
- ANTARA FOTO/Basri Marzuki
Termasuk, kata Jokowi, pengentasan kemiskinan di daerah Sulawesi Tengah yang lebih memahami yaitu kepala daerah seperti gubernur, bupati dan wali kota. Makanya, Jokowi meminta agar industri nikel yang ada di Sulawesi Tengah memberikan juga kepada daerah.
“Pertumbuhan ekonomi di sini bisa 13, nasional hanya 5,17 persen, itu sudah luar biasa. Oleh sebab itu, diminta nyetor ke industri daerah, nyetor beras ke industri itu daerah, kontraktor daerah, katering daerah. Itu kewajiban gubernur, bupati, wali kota. Jangan semua ditarik ke pusat. Yang tau daerah gubernur, bupati, walikota,” ungkapnya.
