- Anisa Aulia/VIVA.
Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah bakal menaikkan dana Insentif Daerah tahun 2024, yang mencakup pemberian insentif bagi daerah-daerah yang bisa menekan inflasi secara stabil di wilayahnya masing-masing.
Bahkan, di tahun 2023 ini anggaran bagi insentif yang dikhususkan untuk daerah yang mampu menekan inflasi mencapai Rp 1 triliun. Karenanya, Menkeu memastikan bahwa tahun depan dana itu akan ditambah.
Meskipun, Sri Mulyani sendiri belum memberikan penjelasan lebih rinci, perihal berapa jumlah dana yang bakal ditambahkan sebagai insentif dari yang telah ditetapkan sebelumnya di angka Rp 1 triliun tersebut.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
- VIVA/Anisa Aulia.
"Presiden memutuskan Dana Insentif Daerah untuk pengendalian inflasi tahun 2024 untuk dinaikkan, agar memacu daerah terus bekerja detail teliti dan antisipatif terhadap perubahan iklim - hadirnya El Nino dan disrupsi rantai pasok lainnya," kata Sri Mulyani sebagaimana dikutip dari lama Instagram pribadinya, @smindrawati, Jumat, 1 September 2023.
Dalam unggahan yang sama, Menkeu juga memaparkan bahwa inflasi di Indonesia dikendalikan secara non-ortodoks atau non-konvensional. Antara lain yakni melalui kerja sama yang erat antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia.
"Indonesia tidak hanya mengandalkan instrumen moneter (suku bunga, likuiditas, dan nilai tukar) dalam mengendalikan inflasi. Namun, sangat banyak menggunakan dan mengandalkan instrumen fiskal," ujarnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
- VIVA/Mohammad Yudha Prasetya
Berbagai instrumen tersebut antara lain yaitu stabilisasi harga melalui subsidi dan intervensi pasar, termasuk memastikan anggaran stok beras Bulog memadai.
Selain itu, lanjut Menkeu, ada pula belanja infrastruktur untuk memperlancar dan memperbaiki distribusi barang, termasuk inpres jalan raya, juga menjadi langkah yang dilakukan pemerintah.
Sri Mulyani juga menyebut bahwa pemerintah akan memberikan bantuan pangan kepada 21 juta lebih keluarga atau kelompok paling rentan.
Hal itu seiring rencana pemberian penghargaan kepada Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, yang berhasil mengendalikan inflasi dan stabilitas harga juga menjadi salah satu strategi.
