2 Kendala Utama Penghambat Pengembangan EBT di Indonesia
- bp.blogspot.com
Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menekankan pentingnya memetakan kebutuhan energi, pada perekonomian yang sedang berada dalam tahap transisi. Hal itu termasuk dalam upaya transisi energi, guna menggantikan bahan bakar fosil menjadi energi bersih atau energi baru terbarukan (EBT).
Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar mengatakan, bahkan saat ini terdapat sejumlah negara dan Pemerintah, yang tengah mengambil jalan yang sangat ekstrem.
Di mana, saat ini ternyata banyak dari negara-negara tersebut yang berbalik arah, agar bisa mencapai net-zero emission dan memanfaatkan energi terbarukan.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Keuangan Indonesia (OJK), Mahendra Siregar.
- Press Release
"Dan ini sangat penting, karena sangat tidak realistis bagi kita untuk mengharapkan bahwa energi terbarukan bisa menggantikan bahan bakar fosil dalam jangka pendeknya," kata Mahendra dalam telekonferensi, Senin, 25 September 2023.
Dia pun menjelaskan sejumlah alasan, kenapa dalam jangka pendek EBT tak bisa langsung berperan dalam menggantikan energi fosil. Pertama yakni karena infrastruktur EBT dinilai masih kurang, kemudian teknologinya juga memerlukan modal yang sangat besar namun produktivitasnya juga masih rendah.
"Sehingga dengan demikian, beberapa pabrik batu bara ternyata dibuka kembali di Eropa," ujarnya.
Ilustrasi energi baru dan terbarukan.
- Inhabitat
Kendala lainnya diakui Mahendra adalah akibat kurangnya pembiayaan atas proyek hijau, yang kerap dianggap tidak memberikan keuntungan atau laba bagi kalangan pengusaha.
Bahkan, Mahendra mengatakan bahwa perdana menteri Inggris baru-baru ini telah mengumumkan adanya pergeseran kebijakan, untuk bisa mencakup penundaan terhadap pembatasan mobil atau kendaraan berbahan bakar fosil.
"Agar Indonesia bisa berkontribusi terhadap ekonomi hijau, maka kita perlu meriset berbagai hal yang diperlukan untuk transisi energi yang lancar, dan kita perlu fokus pada riset yang berbasis bukti," ujarnya.
Bos OJK Curhat ke Prabowo soal Ancaman MSCI, Akui Penegakan Hukum Pasar Modal Belum Keras
Bos OJK Friderica langsung melaporkan ancaman MSCI kepada Presiden Prabowo, ia juga mengakui catatan penegakan hukum, serta memaparkan sanksi Rp1,5 triliun.
