- VIVA/M Ali Wafa
Tangerang - Menko Polhukam Mahfud MD resmi menjadi calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Ganjar Pranowo dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri.
Merespons hal itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta W Kamdani mengatakan, para pelaku usaha tidak bisa menilai baik buruknya para capres dan cawapres. Namun, pengusaha meminta agar pemimpin Indonesia berikutnya harus bisa memanfaatkan bonus demografi dan menciptakan lapangan usaha di Indonesia.
Menko Polhukam Mahfud MD dengan Politisi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka
- Dok. Istimewa
"Kami tidak bisa menilai baik buruk seperti apa semua pasti punya pilihan masing-masing, pasti punya alasan kenapa pilih pasangan masing-masing. Yang pasti kami selalu mengatakan pemimpin masa depan ini sangat-sangat penting karena Indonesia hanya punya waktu 10 tahun untuk keluar dari yang kita sebut bonus demografi," kata Shinta kepada awak media di ICE BSD, Tangerang Rabu, 18 Oktober 2023.
Shinta mengatakan, jika pemimpin berikutnya tidak bisa memanfaatkan bonus demografi maka penduduk di RI akan semakin tua. Sehingga, akan sulit membuat Indonesia menjadi negara maju.
Ketua Penyelenggara B20, Shinta Widjaja Kamdani.
- Tangkapan layar.
"Oleh karena itu pemimpin ke depan ini sangat-sangat penting. Saya selalu katakan pemimpin men-support untuk penciptaan lapangan usaha di Indonesia, kita perlu pemimpin seperti itu," jelasnya.
Shinta menuturkan, pengusaha berharap pemimpin selanjutnya mampu mendorong untuk berdaya saing, hingga mengembangkan sumber daya manusia di Indonesia.
"Mungkin satu sisi yang lain juga kami mengharapkan Pemerintah bisa terus menjaga keamanan, stabilitas politik ini sangat penting untuk kita bisa menjaga iklim usaha yang terus kondusif dan bisa menarik terus investor untuk mau melihat Indonesia. Jadi ini saya rasa kunci," ujarnya.
Revisi UU Penyiaran Larang Jurnalisme Investigatif, Mahfud MD Bilang "Sangat Keblinger"
Mahfud MD menyoroti draf revisi UU Penyiaran yang berpotensi melarang produk jurnalistik investigasi. Dia menyebut draf itu sangat keblinger karena keliru.
