Bansos El Nino hingga PPN DTP Properti Agar Ekonomi RI Kuartal IV Tak Anjlok Jadi 4,8 %
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, perekonomian dunia masih mengalami ketidakpastian. Hal itu dipicu oleh guncangan nilai tukar, suku bunga, dan inflasi karena kenaikan harga pangan.
Akibatnya, perekonomian Indonesia diperkirakan akan ikut terancam akibat ketidakpastian tersebut. Bahkan, Sri Mulyani memperkirakan ekonomi Indonesia akan melemah ke 4,8 persen.
"Kami berharap bisa membuat perekonomian kita bertahan dari guncangan ketidakpastian global, kuartal IV-2023 proyeksi kita 5,06 persen. Tapi karena guncangan tadi nilai tukar, suku bunga, dan inflasi pada kenaikan harga pangan, dampaknya kepada ekonomi akan membuat ekonomi melemah di 4,86 persen," kata Sri Mulyani dalam APBN KiTA dikutip Kamis, 26 Oktober 2023.
Menteri Keuangan Sri Mulyani.
- Youtube Kemenkeu
Namun, jelas Sri Mulyani pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal IV-2022 dapat dijaga sesuai target sasaran 5,06 persen dan secara keseluruhan tahun 2023 ekonomi tumbuh 5,1 persen. Itu bisa dilakukan dengan beberapa paket kebijakan Pemerintah.
"Karena dengan paket kebijakan ini kita bisa menjaga yang tadinya bisa menurunkan pertumbuhan ekonomi 0,1 persen, ini sekarang bisa terjaga di 5,1 persen. Tahun depan masih di 5,2 persen sesuai dengan UU APBN, tapi guncangan global bisa menurukan pertumbuhan ekonomi kita ke 5,1, dengan adanya paket ini kita perkirakan kita tetap bisa menjaga di 5,2 persen, " jelasnya.
Adapun untuk paket kebijakan yang diberikan Pemerintah itu terdiri dari tiga, pertama melakukan penebalan bansos untuk memitigasi El Nino. Dalam hal ini Pemerintah memberikan perpanjangan bantuan dari sebelumnya Maret-November kepada 21,3 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berupa beras 10 kg setiap bulannya.
Tetapi karena adanya El Nino yang diperkirakan akan mengancam daya beli masyarakat, Pemerintah memperpanjang bantuan hingga Desember 2023.
"Waktu El Nino sudah diworo-woro, bahwa ini ada El Nino, kami memberikan tambahan beras September hingga November, itu dananya Rp 8 triliun. Dan kita tebalkan, nambah lagi Rp 2,67 triliun untuk Desember," jelasnya.
Selain itu, Pemerintah juga memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino kepada 18,8 juta KPM. Dengan anggaran Rp 7,52 triliun.
Para KPM diminta menunjukkan KTP dan KK asli saat pengambilan bansos
- Pos Indonesia
"Mereka akan mendapatkan Rp 200.000 per bulan untuk November dan Desember, karena ini sudah akhir Oktober, jadi untuk pelaksanaan 2023 adalah November-Desember," jelasnya.
Untuk paket kebijakan kedua, Pemerintah akan melakukan penguatan UMKM untuk menopang pertumbuhan ekonomi di tengah suku bunga yang tinggi. Penguatan itu dilakukan dengan melakukan percepatan penyaluran subsidi KUR dengan anggaran sebesar Rp 297 triliun.
Sedangkan paket kebijakan ketiga, berupa insentif pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) untuk rumah di bawah Rp 2 miliar, bantuan biaya administrasi serta tambahan target bantuan rumah sejahtera terpadu. Khusus program ini berlaku di 2023 dan 2024, dengan total anggaran Rp 3,2 triliun.
