Jokowi Ungkap Upaya Swasta yang Kadang Suka Ingin Ngatur Pemerintah
- Setkab
Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyindir para pengusaha swasta yang sering kali ingin mengatur Pemerintah. Hal itu disampaikan Jokowi di depan para pengusaha yang hadir pada Kompas 100 CEO Forum.
Jokowi mulanya mengatakan soal negara Guyana, yang dahulu menjadi negara termiskin di Amerika Selatan. Namun, kini negara tersebut mampu melaju cepat. Hal itu bisa terjadi karena adanya kerja sama antara Pemerintah dan swasta.
"Di sini kadang-kadang juga swasta ingin mengatur, yang tertawa pasti itu sudah pernah mengatur. Enggak, yang benar itu silahkan garap swasta, tapi Pemerintah memfasilitasi dan mengatur," kata Jokowi Kamis, 2 November 2023.
Jokowi mengatakan, pesatnya perkembangan ekonomi Guyana ini karena ditemukannya potensi minyak. Dengan kerja sama tersebut ekonomi Guyana mampu tumbuh 62 persen pada 2022.
"Potensi minyak di garap oleh swasta bukan oleh BUMN, maaf Pak Erik. Di garap oleh swasta bukan oleh BUMN. Tapi di fasilitasi, diatur oleh Pemerintah itu yang benar," ujarnya.
Presiden Jokowi di Acara Kompas 100 CEO Forum, Kawasan IKN, 2 November 2023
- Setpres
Maka dengan itu, Jokowi mengatakan bahwa Indonesia ingin seperti Guyana bekerja sama antara Pemerintah dan swasta.
Dia melanjutkan, dirinya juga kerap kali ditanya soal penghentian ekspor nikel. Sebab banyak orang mengartikan penghentian itu hanya menguntungkan swasta.
Jokowi groundbreaking mal hotel dan apartemen di IKN.
- Antara.
"Pak ekspor nikel dihentikan, terus yang mengerjakan swasta yang untung dia dong, rakyat dapat apa?" ujarnya.
"Saya sampaikan negara memang tidak mendapatkan keuntungan dari sana, tapi negara mendapatkan penerimaan dari PPh badan, PPh karyawan, dari royalti, PNBP, dividen. Dapat banyak. Dari situ bisa dipakai APBN untuk dana desa, bantuan sosial, membangun infrastruktur," sambungnya.
Usai Surya Paloh, Bamsoet Berencana Temui Cak Imin, Megawati hingga Prabowo
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta Pusat, Selasa, 4 Juni 2024.
