Bos BI Bocorkan Kebijakan Suku Bunga Acuan hingga 2024
- M Yudha P / VIVA.co.id
Jakarta – Bank Indonesia (BI) mengungkapkan, pihaknya akan mempertahankan suku bunga acuan pada 2024. Sebab saat ini suku bunga acuan BI ada di level 6 persen, setelah menahan selama delapan bulan berturut-turut di 5,75 persen.
Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo mengatakan, pada 2024 Bank Indonesia akan terus memperkuat stabilitas moneter. Hal ini disampaikannya pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI).Â
"Di kebijakan moneter pada tahun 2024 akan terus kami perkuat untuk stabilitas. Pertama untuk memastikan tetapkan terkendalinya inflasi dalam sasaran 2,5 plus minus satu persen pada 2024-2025, suku bunga BI rate akan kami pertahanan," kata Perry di kantor Bank Indonesia, Jakarta, Rabu, 29 November 2023.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo
- VIVA/Mohammad Yudha Prasetya
Adapun BI sendiri menaikkan suku bunga acuannya menjadi 6 persen pada Oktober 2023. Namun, pada rapat November 2023 BI memutuskan untuk menahan suku bunga acuan.Â
Perry Warjiyo menjelaskan, BI juga mengambil kebijakan menahan suku bunga deposit facility yang tetap sebesar 5,25 persen.
"Dan suku bunga lending facility tetap sebesar 6,75 persen," kata Perry dalam konferensi pers di kantornya, Kamis, 23 November 2023.
Perry menjelaskan, keputusan ini tetap konsisten dengan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya ketidakpastian global serta sebagai langkah pre-emptive dan forward-looking.
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo bersama jajaran Deputi Gubernur.
- VIVA/Anisa Aulia
"Untuk memitigasi dampaknya terhadap inflasi barang impor atau imported inflation, sehingga inflasi tetap terkendali dalam sasaran 3+/-1 persen pada 2023 dan 2,5+/-1 persen pada 2024," ujar Perry.
Sementara itu, lanjut Perry, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kebijakan makroprudensial longgar terus ditempuh.Â
Antara lain yakni melalui penguatan implementasi kebijakan insentif likuiditas makroprudensial. "Serta penurunan rasio penyangga likuiditas makroprudensial, untuk mendorong kredit pembiayaan kepada dunia usaha," kata Perry.
Kemendagri Dorong Transformasi Penilaian Kinerja ASN dalam Kebijakan TPP
Kemendagri mendorong transformasi penilaian kinerja aparatur sipil negara (ASN) sebagai bagian dari evaluasi kebijakan TPP lingkungan pemerintah daerah (Pemda).
