OJK: Sektor Jasa Keuangan Nasional Terjaga Baik
- Anisa Aulia/VIVA.
Jakarta – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar mengungkapkan, stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dengan baik. Hal ini disampaikannya usai melakukan rapat bersama Anggota Dewan Komisioner OJK.
Mahendra mengatakan, terjaganya stabilitas sektor jasa keuangan didukung oleh permodalan yang kuat, likuiditas yang memadai, hingga profil risiko yang terjaga. Sehingga hal ini diharapkan mampu menghadapi potensi perlambatan ekonomi global.
"Rapat yang dilakukan pada 3 Januari 2024 kemarin, berjudul 'Sektor Jasa Keuangan Kokoh Hadapi Potensi Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi Global' dinilai bahwa stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga baik," ujar Mahendra dalam konferensi pers, Selasa, 9 Januari 2024.
Gedung Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- VIVA/Andry Daud
Mahendra membeberkan, indikator perekonomian global masih menunjukkan perlambatan pertumbuhan di beberapa negara, yakni di Uni Eropa dan Tiongkok.
"Perlambatan ekonomi itu mendorong inflasi turun mendekati target inflasi. Sehingga memberikan ruang bagi bank sentral untuk lebih akomodatif," jelasnya.
Di sisi lain, Mahendra menuturkan bahwa di Amerika Serikat (AS) the Fed mengisyaratkan bakal menurunkan suku bunga kebijakan sebesar 75 basis poin (bps) di 2024. Hal ini membuat pasar menilai ekonomi AS masih cukup resilien dan diprediksi tidak akan mengalami resesi.
Kendati demikian, pasar juga masih mencermati perkembangan geopolitik kedepan. Itu di antaranya eskalasi di Laut Merah, dampak konflik Palestina-Israel, hingga penyelenggaraan Pemilu di beberapa negara.
"Penyelenggaraan Pemilu yang mencakup 50 persen populasi dunia, termasuk di AS, Uni Eropa, India, selain tentu di Indonesia," terangnya.
Menurut Mahendra, secara umum sentimen di pasar keuangan pada Desember 2023 tercatat positif. Di mana itu didukung oleh ekspektasi terhadap penurunan suku bunga the Fed, dan narasi soft landing di AS.
"Sehingga mendorong kembalinya dana masuk ke emerging market, dan pemuatan pasar keuangan global termasuk pasar keuangan di Indonesia," terangnya.
OJK Ungkap Pelanggaran Pasar Modal Sepanjang 2026, Denda Tembus Rp1,5 Triliun
OJK mengungkapkan bahwa mereka sudah melakukan penindakan pelanggaran pasar modal hingga 31 Oktober 2026, dengan sanksi berupa denda miliaran hingga Rp1,5 triliun.
