Direksi BUMN Bermasalah Tak Hanya Dicopot, Prabowo Tegaskan Bakal Diserahkan ke KPK
- Dok.Istimewa
Jakarta – Calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto menyebut, BUMN dan swasta harus berkompetisi dengan baik dalam menggarap sebuah proyek. Bahkan, dia meminta agar direksi BUMN yang bermasalah dicopot, dan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Nah kembali lagi kehendak politik. Swasta monggo, BUMN kerja benar. Direksi enggak beres, enggak diganti aja, KPK, Kejaksaan," ujar Prabowo dalam acara Dialog Capres Bersama Kadin Jumat, 12 Januari 2024.
Prabowo juga membandingkan kinerja antara BUMN dan perusahaan swasta. Dia mencontohkan kinerja keduanya saat Kementerian Pertahanan (Kemenhan), yang dipimpinnya akan membangun beberapa kampus hingga rumah sakit.
Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto di acara Dialog Capres bersama Kadin.
- Tangkapan layar tvOne
Prabowo mengatakan, untuk menggarap proyek itu dia terlebih dahulu mengundang salah satu perusahaan BUMN. Dalam hal ini BUMN menawarkan harga yang lebih tinggi dan waktu pengerjaan yang lebih lama.
"Saya enggak sebut BUMN mana, nanti enggak enak. Dia kasih anggaran tinggi banget, padahal saya juga sebelum masuk pemerintah saya juga pengusaha juga. Jadi agak ngerti lah dikit-dikit, jadi kok mahal banget," ujar Prabowo.
Akhirnya Prabowo memilih untuk menggunakan perusahaan swasta. Sebab, harga lebih murah dan waktu pengerjaan proyek lebih cepat.
Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto di acara Dialog Capres bersama Kadin.
- Tangkapan layar tvOne
"Si swasta harganya sekian persen lebih murah, waktunya lebih cepat. Dan swasta itu kan mau kalau kita kejar kejar dikit. Saya butuh sekian bulan," terangnya.
"Kadang-kadang BUMN maaf aja kadang-kadang si pimpinan BUMN keenakan, mungkin dia dipasang di situ karena ada backing, ada sponsornya. Kita sudah lama jadi orang Indonesia kan, boleh kan aku bicara apa adanya loh," sambungnya.
Eks Anak Buah SYL Sebut BPK Minta Uang Rp12 Miliar untuk WTP, KPK Ultimatum Begini
KPK memberikan ultimatum atas keterangan seorang pejabat Kementerian Pertanian bahwa ada oknum di BPK meminta Rp 12 miliar agar bisa menerbitkan predikat WTP.
