Bantah BLT Cair Februari Dipolitisasi, Jokowi: Kan Sudah dari September
- YouTube Sekretariat Presiden
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali buka suara soal pemberian bantuan sosial (bansos) atau bantuan langsung tunai (BLT) yang dituding dipolitisasi karena menjelang Pemilu 2024. Menurut dia, pemberian bansos sudah dilakukan sejak lama.
“Oh udah dari dulu. Ini kan sudah dari September,” kata Jokowi di Tanjung Priok pada Jumat, 2 Februari 2024.
Jokowi menjelaskan pemberian bansos akan dicairkan pada Februari 2024, karena ada kenaikan harga beras di seluruh negara, bukan hanya Indonesia. Kemudian, pemerintah ingin memperkuat daya beli rakyat yang di bawah.
PT Pos Indonesia menyalurkan BLT di Lumajang. (ilustrasi BLT)
- Pos Indonesia
“Itu sudah dilakukan, misalnya bantuan pangan beras itu sudah sejak September, BLT itu karena ada El Nino kemarau panjang, sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat sehingga diperlukan,” ujarnya.
Sementara, Jokowi menyebut pencairan BLT secara tunai sebesar Rp 200 ribu itu sudah disetujui sesuai mekanisme di DPR RI karena menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri, tidak seperti itu dalam mekanisme kenegaraan kita, pemerintahan kita enggak seperti itu,” jelas dia.
Diberitakan sebelumnya, pemerintah akan menebar Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 11,25 triliun untuk 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bantuan ini ditujukan untuk memitigasi risiko pangan masyarakat miskin.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan BLT ini diberikan Pemerintah untuk tiga bulan mulai Januari-Maret, yang akan disalurkan sekaligus pada Februari 2024.
"Kalau untuk tiga bulan itu (anggarannya) Rp 11,25 triliun untuk 18 juta KPM, Januari, Februari, sampai Maret," kata Sri Mulyani di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Senin, 29 Januari 2024.
Sri Mulyani menjelaskan, BLT itu akan disalurkan sekaligus di Februari 2024 sebesar Rp 600 ribu. Artinya, setiap bulan KPM menerima Rp 200 ribu.
"Ini udah hampir selesai (Januari) tapi dari Kemensos untuk urusan DIPA-nya, dan penggunaan datanya dan appointment terhadap cost. BLT diberikan tiga bulan sekaligus (di Februari), nanti kita lihat kesiapan dari Kemensos," jelasnya.
Penyebab Raibnya Foto Jokowi di Kantor PDIP Sumut Terungkap, Kini Sudah Terpasang Lagi
PDIP menegaskan tidak ada muatan politis dibalik raibnya foto Jokowi di ruang aula Bung Karno DPD PDIP Sumut. Ia berdalih foto Jokowi 'menghilang' karena terjatuh
