Ekonomi RI Era Jokowi Tak Mampu Tumbuh 6 Persen Padahal Gencar Bangun Infrastruktur, Apa Sebabnya?

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Purbaya Yudi Sadewa 
Sumber :
  • VIVA.co.id/Anisa Aulia

Jakarta - Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Purbaya Yudi Sadewa mengaku heran dengan pertumbuhan ekonomi RI yang hanya tumbuh di 5 persen di era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia membandingkan dengan era Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) yang tumbuh rata-rata 6 persen.

Menurut Purbaya, pada era Pemerintahan Jokowi pembangunan infrastruktur dilakukan secara masif. Namun, dia mempertanyakan kenapa ekonom RI tidak tumbuh melebihi 5 persen. 

"Zaman sebelumnya, SBY tumbuh mendekati 6 persen, rata-rata jaman Pak Jokowi tumbuh mendekati 5 persen rata-rata enggak turun. Padahal Pak Jokowi bangun infrasatruktur di mana-mana dengan itungan apapaun harusnya perkembangan kita lebih cepat," ujar Purbaya di The Ritz Carlton, Jakarta, Kamis, 29 Februari 2024.

Gedung Perkantoran Jakarta (Ilustrasi Kondisi Ekonomi RI).

Photo :
  • VIVA/Muhamad Solihin

Purbaya juga bicara soal lanju pertumbuhan kredit yang tidak setinggi masa lalu. Sebab menurutnya, pada tahun ini pertumbuhan kredit hanya 7 persen, jauh dibandingkan 10 tahun lalu.

"Saya periksa laju pertumbuhan kredit 10 tahun lalu hampir 200 persen lebih sekarang on average 7 persen," jelasnya.

Dengan hal itu, Purbaya melihat bahwa Pemerintah membangun ekonomi sendirian. Sebab sektor syariah, perbankan, swasta dan lainnya tidak membantu.

"Tapi itu salah kebijakan Pemerintah sendiri, Bapak kerja sendirian. Enggak bisa begini Pak. Tapi mengubah itu, tidak terlalu mudah, ini paradigma para pengambil kebijakan moneter itu berlaku juga bagi LPS dan BI," imbuhnya. 

Mendagri Apresiasi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Capai 5,11 Persen, tapi Akui Masih Belum Merata
 Presiden Jokowi di Konawe Sulawesi Tenggara

Jokowi Bakal Turun Tangan Benahi Bea Cukai yang Banyak Masalah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan turun tangan langsung menangani permasalahan yang ada di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

img_title
VIVA.co.id
14 Mei 2024