Ragukan Program Tapera, Mahfud: Perhitungan Matematisnya Tidak Masuk Akal
- Istimewa
Lantas, Mahfud mempertanyakan apakah pemerintah Indonesia bisa menjamin masyarakat akan mendapatkan rumah dari program iuran Tapera tersebut.
"Apa ada kebijakan yang menjamin para penabung untuk betul-betul dapat rumah? Penjelasan tentang hal ini yang ditunggu publik," tuturnya.
Langkah Presiden RI Jokowi yang mengumumkan ketentuan yang mengatur pemotongan gaji atau upah seluruh pekerja di Indonesia, baik PNS, TNI-Polri, swasta maupun pekerja mandiri untuk simpanan Tapera tengah jadi sorotan. Kebijakan itu banjir kritik dari berbagai pihak dan menuai protes.
Kebijakan Jokowi itu tertuang melalui Peraturan pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera.
Dalam peraturan tersebut, besaran simpanan ditetapkan sebesar 3 persen dari gaji atau upah untuk peserta pekerja dan penghasilan untuk peserta pekerja mandiri.
Kemudian, dalam pasal 5 ayat 3 disebutkan bahwa pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum, wajib menjadi peserta.
Adapun untuk besaran simpanan, peserta pekerja ditanggung bersama oleh pemberi kerja sebesar 0,5 persen dan pekerja sebesar 2,5 persen.