DPR Soroti Perumusan Regulasi Industri Hasil Tembakau
Jakarta, VIVA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyoroti Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) terkait industri tembakau yang dianggap tidak sesuai dengan aturan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Makanya, anggota legislatif meminta penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan ini tidak diteruskan tanpa melibatkan pemangku kepentingan terkait.
Dalam peraturan ini, ada beberapa ketentuan yang berpotensi merugikan industri seperti pasal mengenai desain kemasan polos, pembatasan iklan dan promosi, hingga sensor produk tembakau di berbagai platform yang dinilai berlebihan oleh berbagai pihak.
“Aturan itu harus tidak ada diskriminasi, memenuhi rasa keadilan, transparan, dan menyerap aspirasi masyarakat seluas-luasnya,” kata Anggota Badan Legislasi DPR RI, Firman Subagyo di Gedung DPR RI pada Kamis, 12 September 2024.
Sejak aturan turunan UU Nomor 17 Tahun 2023 yang tertuang pada PP Nomor 28 Tahun 2024, industri tembakau terus menyuarakan penolakan demi mempertahankan keberlangsungan industri, utamanya di tengah situasi ekonomi yang masih bergejolak dengan tingginya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di berbagai industri lainnya.
Selain itu, RPMK juga penyusunannya cukup singkat waktunya sejak PP Nomor 28 Tahun 2024 itu disahkan pada akhir Juli 2024. Sehingga, ini bukti bagi industri bahwa masukan-masukan yang telah diberikan tidak dijadikan pertimbangan dalam menyusun kerangka implementasi aturan di lapangan.
“Bicara diskriminatif, apakah PP yang dibuat pemerintah dan aturan turunan sekarang diskriminatif atau tidak? Jelas diskriminatif. Ada harkat hidup orang banyak, tenaga kerja, pendapatan negara. Ini melanggar HAM, mudah-mudahan didengarkan pemerintah,” ujarnya.
Daniel Johan
- DPR RI
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Daniel Johan memandang regulasi ini belum melalui kajian mendalam yang melibatkan industri, akademisi, serikat, dan masyarakat umum. Tanpa keterlibatan mereka, kata dia, regulasi yang ada berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi bagi pemangku kepentingan seperti petani tembakau, pekerja industri, hingga industri kreatif yang juga bergantung pada iklan tembakau.
“Aturan harus mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang luas. Industri hasil tembakau (IHT) merupakan salah satu penyumbang utama pendapatan negara, yang akan berdampak pada negara. Saya memahami kekhawatiran industri, maka kebijakan ini perlu mempertimbangkan aspek keberlanjutan industri dan lapangan kerja,” jelas Daniel Johan.
