Wamenkeu Thomas: Pajak Harus Adil Tak Bebani Kelompok Manapun

Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono
Sumber :
  • VIVA.co.id/Anisa Aulia

Jakarta, VIVA – Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menekankan, pajak yang dikenakan kepada masyarakat haruslah adil dan tidak membebani kalangan manapun. Hal ini disampaikan Thomas dalam Forum Internasional 8th AIFC: Islamic Public Finance Role and Optimization.

img_title Andreas Eddy Ingatkan Kekurangan Target Pajak Rp514 Triliun Jangan Bebani Dunia Usaha

"Menurut prinsip, pajak harus adil dan tidak membebani kelompok manapun," ujar Thomas Kamis, 2 Oktober 2024.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Ilustrasi pajak.

Photo :
  • Freepik

img_title Penerimaan Pajak Masih Kurang Rp 514 Triliun Buat Penuhi Target 2026

Menurut Thomas, masyarakat yang lebih kaya selain diharuskan membayar pajak juga didorong untuk berkontribusi lebih banyak melalui mekanisme seperti pengeluaran dan penganggaran.

Thomas menuturkan, dalam prinsip-prinsip islam pengeluaran anggaran harus difokuskan pada upaya mempromosikan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Hal ini termasuk menyediakan akomodasi dan layanan publik yang berkualitas dan terjangkau seperti pelayanan kesehatan, gizi, pendidikan dan jaring pengaman sosial.

img_title APBN RI Minus Rp379 Triliun, Menkeu: Ini Juga On Track Menuju Defisit 2,85 Persen

"Terutama untuk mendukung mereka yang kurang mampu, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan keadilan sosial secara keseluruhan," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, penerimaan pajak hingga Agustus 2024 mencapai Rp 1.196,54 triliun. Angka ini setara dengan 60,16 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

Untuk penerimaan pajak tersebut diantaranya berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas yang realisasinya sebesar Rp 665,52 triliun, atau 62,58 persen dari target APBN.

Lalu, penerimaan pajak itu juga berasal dari PPN dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), yang mana realisasinya sudah mencapai Rp 470,81 triliun atau 58,03 persen dari target APBN. 

Kemudian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak lainnya realisasinya sebesar Rp 15,76 triliun atau 41,78 persen dari target APBN, dengan pertumbuhan bruto sebesar 34,18 persen.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Adapun PPh migas realisasinya sebesar Rp 44,45 triliun atau 58,2 persen dari target APBN. Dengan pertumbuhan bruto -10,23 persen terkontraksi akibat penurunan lifting minyak bumi.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli

Uang Saku Magang Nasional Januari 2027 Berpotensi Telat, Menaker Ungkap Penyebabnya

Menaker Yassierli mengungkap potensi keterlambatan uang saku Magang Nasional Januari 2027 akibat administrasi anggaran. Pembayaran diperkirakan mundur 1-2 hari

img_title
VIVA.co.id
17 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut