Adik Prabowo Beri Sinyal Fahri Hamzah Bakal Jadi Menteri Perumahan Prabowo
- YouTube Indonesia Lawyers Club
Jakarta, VIVA - Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo memberikan sinyal bahwa pendiri Partai Gelora Fahri Hamzah akan menjadi menteri perumahan di kabinet Prabowo-Gibran. Sebab dia mengatakan bahwa Fahri akan memikul beban berat untuk mewudukan program 3 juta rumah.
Adik Prabowo ini mulanya memberikan penjelasan bahwa program 3 juta rumah bukan target selama masa kepemimpinan Prabowo. Namun, Prabowo mau membuat 3 juta rumah dalam setahun.
"Saya mau luruskan, bukan 3 juta (rumah). Kita mau bikin 3 juta setiap tahun, jadi 15 juta (15 juta rumah selama lima tahun). Tugasnya Pak Fahri (Fahri Hamzah) dan rekannya nanti berat," ujar Hashim dalam acara Propertinomic Executive Dialogue Kamis, 10 Oktober 2024.
"Tapi kita di sini untuk menunjang, membantu, menyukseskan program satu periode. Insya Allah Pak Prabowo dua kali (menjabat sebagai presiden) bisa 10 tahun, bisa 30 juta," sambungnya.
Hashim Djojohadikusumo, Diskusi Ekonomi Bersama Kadin Indonesia
- VIVA.co.id/M Ali Wafa
Lebih lanjut, Hasyim mengungkapkan bahwa sudah mengetahui siapa sosok yang akan mengisi sebagai calon menteri perumahan. Namun, dia tidak membocorkan siapa nama tersebut.
"Saya sudah tahu namanya, tapi saya sudah commit untuk tidak ada bocor sampai 20 (Oktober 2024). Karena kami sudah di tim transisi diwanti-wanti, nama itu bisa diubah saat lima menit sebelum pengumuman. Ini tergantung wahyu dari langit," ujarnya.
Namun Hasyim menilai, sosok menteri perumahan nantinya harus sering turun ke lapangan untuk bertemu dengan para pelaku usaha, dan mempunyai sifat terbuka.
"Ini (menteri perumahan) ya bisa segala nama bisa. Saya setuju harus ada pendobrak, jangan akademisi yang on chair. Harus sering ke lapangan, sering ketemu dengan pelaku-pelaku (properti), harus terbuka. Saya kira satu orang yang disebut itu terbuka, tapi yang penting juga wakil menterinya," jelasnya.
Partai Ummat Dukung Prabowo soal Kepala Daerah Dipilih DPRD
Partai Ummat mendukung gagasan Presiden Prabowo Subianto mengenai wacana kepala daerah dipilih DPRD
