BTN Usulkan Hal Ini ke Pemerintah agar Angsuran Pembiayaan Perumahan Subsidi Bisa Lebih Murah

Jakarta, VIVA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menegaskan komitmen perseroan untuk mendukung Program Tiga Juta Rumah di hadapan Presiden Prabowo Subianto melalui penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) untuk rumah subsidi. Sejumlah terobosan dalam pembiayaan perumahan yang lebih terjangkau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) pun telah diusulkan.

Baca Juga

Harga Minyak Dunia Tembus US$92 per Barel, Bahlil Pastikan BBM Subsidi Tak Naik sampai Akhir 2026

Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu menyampaikan komitmen tersebut dalam Rapat Terbatas untuk membahas langkah-langkah konkret dalam merealisasikan Program Tiga Juta Rumah, yang diadakan di Istana Merdeka pada Selasa, 7 Januari 2025.

Rapat tersebut dihadiri sejumlah menteri Kabinet Merah-Putih dan pejabat negara, yakni di antaranya Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Teddy Wijaya, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid.

Baca Juga

Pemerintah Gelontorkan Rp 31,8 Triliun Buat Program Akhir Tahun: Bantuan Subsidi Upah hingga Diskon Nataru



Ratas di Istana membahas subsidi perumahan.

Photo :

• Dokumentasi BTN.

Nixon menjelaskan, dukungan BTN untuk Program 3 Juta Rumah dilakukan secara berkesinambungan, di antaranya dengan memberikan usulan kepada pemerintah dari sisi supply dan demand di ekosistem perumahan agar program tersebut dapat terwujud dengan baik. Hal ini didasari atas upaya BTN bercermin dari pencapaian Program Sejuta Rumah pada periode pemerintahan sebelumnya, di mana penyaluran KPR Subsidi oleh BTN telah mencapai hampir dua juta unit rumah.

Baca Juga

Percepat Pembiayaan Koperasi di 2027, LPDB Siap Sistem Innovative Credit Scoring

“Kami telah mengusulkan kepada pemerintah sebagai terobosan untuk meningkatkan penyaluran target tiga juta rumah, di antaranya yakni perubahan skema subsidi atau bantuan pembiayaan perumahan, perpanjangan jangka waktu pembiayaan sehingga angsuran menjadi lebih murah. Serta permintaan dukungan untuk alternatif sumber pendanaan selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” ujar Nixon di Jakarta, Rabu, 15 Januari 2025.

Dalam Rapat Terbatas di Istana Merdeka itu , Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait dukungan APBN untuk pembiayaan perumahan sebesar Rp35 triliun pada 2025..

Kemudian, pembiayaan tersebut terdiri dari kuota FLPP yang telah ditetapkan untuk tahun 2025 sebesar Rp28,2 triliun untuk 220.000 unit, dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp980 miliar untuk 240.000 unit. Selanjutnya, Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebesar Rp4,52 triliun untuk 743.940 unit, dan dana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebesar Rp1,8 triliun untuk 14.200 unit.

Halaman Selanjutnya

Nixon sebelumnya menyampaikan bahwa kombinasi skema selisih suku bunga (SSB) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan pengurangan masa subsidi dari 20 tahun menjadi 10 tahun, serta perpanjangan tenor KPR dari 20 tahun menjadi 30 tahun merupakan opsi yang terbaik karena tidak membebankan APBN dan membantu masyarakat dengan angsuran yang lebih murah. Pasalnya, berdasarkan data BTN, hampir 70 persen debitur FLPP melakukan pelunasan pada tahun ke-10.