Dirjen Pajak Dipanggil DPR Bahas Masalah Coretax, Rapat Tertutup

Dirjen Pajak Suryo Utomo.
Sumber :
  • Tangkapan layar Anisa Aulia/ VIVA.

Jakarta, VIVA – Komisi XI DPR RI dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengadakan rapat kerja terkait pengaturan dan pengawasan Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Coretax. Namun rapat ini dilakukan secara tertutup.

img_title Dasco Beberkan Sejumlah Kewenangan UU Perampasan Aset: Bisa Sita Aset Pelaku Judi Online

Ketua Komisi XI DPR, Misbakhun yang membuka rapat mengatakan, pada rapat hari ini telah dihadiri sebanyak 15 anggota, yang terdiri dari 8 fraksi dari 48 anggota Komisi XI. 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, izinkanlah kami membuka rapat dengar pendapat Komisi XI DPR RI dengan Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu, dan saya tawarkan ini ke Dirjen Pajak, apakah rapat ini dibuka atau tertutup? Nanti baru saya tawarkan kepada anggota," ujar Misbakhun di Komisi XI DPR RI Senin, 10 Februari 2025.

img_title Soal Desakan Ijazah Anggota DPR Dibuka ke Publik, Doli: Enggak Usah Kita Perpanjang

Lalu Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo meminta kepada Misbakun agar rapat coretax dijalankan secara tertutup.

Rapat kerja Komisi XI DPR RI dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

Photo :
  • VIVA.co.id/Anisa Aulia

img_title Komentar Menohok Puan saat Ditanya soal Gibran Singung Buat Kecewa PDIP

"Kalau diizinkan pimpinan rapat dilakukan secara tertutup," jelasnya.

Pada rapat ini Suryo didampingi oleh Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak Nufransa Wira Sakti, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Perpajakan Yon Arsal, dan Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Iwan Djuniardi.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Ilustrasi Coretax DJP

Photo :
  • Instagram @pajakjakartapusat

Sebagaimana diketahui, sistem pajak canggih coretax yang diimplementasikan oleh DJP pada 1 Januari 2025 mendapat kritikan dari wajib pajak. Masyarakat mengeluh karena kesulitan menerbitkan faktur pajak hingga sertifikat digital.

Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Sjafrie Sjamsoeddin saat memberikan arahan kepada sejumlah pejabat

Menhan Sjafrie dan DPR Siapkan Revisi UU Pertahanan, Strategi Defensif Aktif Jadi Sorotan

Menhan Sjafrie Sjamsoeddin dan DPR sekarang ini tengah membahas revisi UU Pertahanan Negara. Konsep defensif aktif menjadi salah satu materi yang disiapkan.

img_title
VIVA.co.id
19 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut