Parkir DHE Wajib 100 Persen di Indonesia, Ini Harapan Kadin

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi dan Komunikasi Kadin Indonesia, Erwin Aksa
Sumber :
  • VIVA.co.id/Anisa Aulia

Jakarta, VIVA – Pemerintah mewajibkan eksportir untuk menempatkan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) sebesar 100 persen dengan jangka waktu minimal 1 tahun di Indonesia. Kebijakan ini akan mulai berlaku pada 1 Maret 2025.

img_title KADIN Gandeng KP2MI, 2.700 Lowongan Kerja Hospitality di Turki Dibuka, Devisa RI Berpotensi Tembus Rp1 Triliun

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi dan Komunikasi Kadin Indonesia, Erwin Aksa mengatakan terkait kewajiban DHE ini pengusaha berharap agar devisa yang diparkir itu bisa berputar.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Kami menyampaikan bahwa kawan-kawan yang memiliki ekspor besar yang berharap bahwa dana yang mengendap di Indonesia ini bisa berputar, bisa menghasilkan, bisa diinvestasikan. Tentunya tadi BI memberikan beberapa penjelasan yang tentunya akan menjadi konsep peraturan BI," ujar Erwin usai bertemu Gubernur BI di Kantor Bank Indonesia, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2025.

img_title Bukan Serangan Siber, Ternyata Ini Biang Kerok Gangguan Perbankan Besar di AS

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 tentang DHE.

Ilustrasi Ekspor-Impor

Photo :
  • VIVA/M Ali Wafa

img_title Geger! Sejumlah Bank Besar AS Alami Gangguan Serentak, Nasabah Kesulitan Akses Rekening

"Pemerintah akan segera merevisi PP No 36 dan akan diperlakukan per 1 Maret tahun ini," ujar Airlangga di Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Rabu, 22 Januari 2025.

Airlangga menjelaskan, saat ini pemerintah dan Bank Indonesia (BI) menyiapkan sejumlah insentif kepada eksportir. Fasilitas ini seperti keringanan tarif Pajak Penghasilan (PPh) 0 persen atas pendapatan bunga pada instrumen penempatan DHE.

"Kalau reguler biasanya kena pajak 20 persen tapi untuk DHE 0 persen," jelasnya. 

Lalu, eksportir juga bisa memanfaatkan instrumen penempatan DHE sebagai agunan back to back kredit rupiah dari bank maupun Lembaga Pengelola Investasi (LPI) untuk kebutuhan rupiah di dalam negeri.

"Kemudian underlying transaksi swap antara nasabah dan perbankan, eksportir dapat memanfaatkan instrumen swap dengan bank dalam hal memiliki kebutuhan rupiah untuk kegiatan usahanya," jelasnya. 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Airlangga menjelaskan, untuk foreign exchange swap antara bank dan Bank Indonesia (BI), eksportir dapat meminta bank untuk mengalihkan valas DHE yang dimiliki menjadi swap jual BI. Hal ini jika eksportir membutuhkan rupiah untuk kegiatan usaha di dalam negeri.

Lebih lanjut dia menuturkan, untuk penyediaan dana yang dijamin oleh agunan dapat berbentuk cash collateral, giro, deposit tabungan, memiliki persyaratan tertentu. Sehingga penyediaan dana yang menggunakan instrumen DHE sebagai agunan tidak akan mempengaruhi gearing ratio atau rasio utang terhadap ekuitas dan perusahaan diharapkan dapat menjaga tingkat utang eksportir.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut