Jadi Pemateri Retret, Kepala BPS Minta Kepala Daerah Dukung Sensus Ekonomi 2026
- VIVA.co.id/Edwin Firdaus
Jakarta, VIVA – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti meminta kepala daerah mendukung pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026. Dia secara khusus mengimbau pemerintah daerah (Pemda) untuk membantu persiapan tersebut sejak 2025 ini.
“Sensus ekonomi 2026 ini akan memotret secara pasti dan persis kondisi ekonomi Indonesia dan di daerah Bapak/Ibu semua,” kata Amalia saat menjadi pembicara pada Retret Kepala Daerah di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Senin malam, 24 Februari 2025.
Karena itu, Amalia meminta dukungan dari para kepala daerah, meliputi gubernur, bupati, dan wali kota untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi tersebut. Menurutnya, upaya tersebut akan bermanfaat bagi daerah lantaran mampu mengetahui potret ekonomi di daerah masing-masing.
Ia menjelaskan, kepala daerah dapat memanfaatkan data statistik untuk membentuk kebijakan berbasis data dan fakta. Dengan demikian, proses pembangunan akan berlangsung optimal dan berdampak. Di samping itu, kepala daerah juga akan mampu mengetahui data pasti di daerah lainnya.
“Ibaratnya kalau penyakit, dengan memahami data dan statistik secara menyeluruh maka diagnosa yang Bapak/Ibu lakukan itu nantinya tidak hanya mengobati gejalanya saja tetapi kami berharap dengan data dan statistik yang Bapak/Ibu pahami secara menyeluruh ini dapat menyembuhkan sumber penyakitnya secara langsung, bukan hanya mengobati gejalanya,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, Amalia juga menjelaskan, data statistik yang biasanya dilakukan untuk mengukur survei pembangunan dibagi menjadi dua, yakni makro dan mikro. Data makro berarti data yang disajikan berdasarkan klasifikasi nasional, provinsi, kota, tetapi bukan berdasarkan individu.
Sebaliknya, data mikro merupakan yang biasanya digunakan untuk pensasaran program pembangunan hingga di level individu. Dengan kata lain, data tersebut juga kerap diartikan sebagai data by name by address.
“Yang kemudian di akhir tahun yang lalu kami BPS ditugaskan untuk membangun Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN,” imbuhnya.
OJK Soroti Kesenjangan Pemanfaatan dan Pemahaman Keuangan Syariah! Literasi 43% Tapi Inklusi Baru 13%
OJK menyoroti kesenjangan signifikan antara tingkat pemahaman dan pemanfaatan keuangan syariah di Indonesia. Pasalnya, berdasarkam hasil survei menunjukkan
