Alasan BPS Belum Adopsi Garis Kemiskinan versi Bank Dunia

Ateng Hartono, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS
Sumber :
  • [tangkapan layar]

Jakarta, VIVA – Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap alasan belum mengadopsi garis kemiskinan Bank Dunia terbaru yang menggunakan purchasing power parity (PPP) 2021 dalam penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin ekstrem Indonesia pada Maret 2025.

img_title Harga Cabai Merah Tembus Rp73 Ribu per Kg, 226 Daerah Masih Dibayangi Kenaikan

Sebagai informasi, Bank Dunia belum lama ini memperbarui garis kemiskinan internasional yang menjadi standar tingkat kemiskinan ekstrem, dari 2,15 dolar Amerika Serikat/AS (PPP 2017) menjadi 3 dolar AS per kapita per hari.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono, di Jakarta, Jumat, menjelaskan bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 masih menggunakan standar 2,15 dolar AS (PPP 2017).

img_title Daftar Kementerian dan Pemda Kinerja Terbaik Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Meski begitu, Ateng memastikan bahwa BPS telah menyesuaikan metodologi penghitungan dengan penyempurnaan dari Bank Dunia, termasuk penggunaan spatial deflator.

“Kami menyesuaikan metodenya, tapi PPP-nya kami masih tetap (PPP 2017), karena ini terkait dengan RPJMN 2025-2029, agar berkesinambungan untuk mengevaluasinya. Sementara World Bank kan baru rilis pada Juni yang lalu,” kata Ateng.

img_title Jasa Marga Gandeng BPS Guna Analisa Dinamika Ekonomi dan Transportasi

Sampai saat ini, Indonesia memang belum secara resmi mengadopsi PPP 2021 sebagai acuan tingkat kemiskinan ekstrem nasional. Namun, BPS akan terus mengikuti perkembangan metodologi global, khususnya terkait pengukuran kemiskinan ekstrem.

“Kami masih menggunakan 2,15 dolar AS (PPP 2017) agar memperbandingkan dengan periode atau tahun-tahun sebelumnya,” kata Ateng.

Pada Maret 2025, persentase penduduk miskin ekstrem yang mengacu pada garis kemiskinan ekstrem Bank Dunia 2,15 dolar AS (PPP 2017) per kapita per hari, tercatat sebesar 0,85 persen atau 2,38 juta orang.

Persentase penduduk miskin ekstrem Maret 2025 menurun jika dibandingkan September 2024 yang sebesar 0,99 persen atau 2,78 juta orang dan Maret 2024 yang sebesar 1,26 persen atau 3,56 juta orang.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

BPS menjelaskan bahwa angka kemiskinan ekstrem Maret 2024 yang sebelumnya dirilis sebesar 0,83 persen menggunakan garis kemiskinan lama, yaitu 1,9 dolar AS (PPP 2011).

Setelah disesuaikan dengan menggunakan PPP 2017, tingkat kemiskinan ekstrem Maret 2024 mencapai 1,26 persen. Dengan demikian, data Maret 2025 menunjukkan penurunan kemiskinan ekstrem dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sekjen Kemendagri Minta TPID Perkuat Sinergi dengan BPS hingga Satgas Pangan Polri untuk Jaga Harga

Sekjen Kemendagri Minta TPID Perkuat Sinergi dengan BPS hingga Satgas Pangan Polri untuk Jaga Harga

Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) memperkuat koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Satgas Pangan Polri unsur

img_title
VIVA.co.id
16 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut