Bahas TKD dan DBH, Purbaya Kumpulkan Pemprov se-Indonesia di Kemenkeu

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa.
Sumber :
  • Antara.

Jakarta, VIVA – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menggelar pertemuan dengan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta.

img_title KDM Turun Tangan Perkuat Sinergi BYD dan Masyarakat di Kawasan Industri Subang

Pertemuan ini dilakukan guna membahas penguatan sinergi fiskal, melalui mekanisme Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Namun, Menkeu mengaku belum mengetahui rincian agenda yang diusulkan secara lebih detil, dan hanya memastikan bahwa pembahasan soal TKD dan DBH ini bertujuan untuk mendukung keberlanjutan pembangunan daerah.

img_title Tragedi Crane Roboh Tewaskan 1 Pekerja di Mega Kuningan, Pemprov DKI Pastikan Proyek Diperiksa Menyeluruh

"Sekarang saya belum tahu (rincian agenda yang diusulkan). Mereka ingin ketemu, ya udah saya temuin," kata Purbaya, Selasa, 7 Oktober 2025.

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa di Balai Kota DKI Jakarta

Photo :
  • tvOnenews.com/Abdul Gani Siregar

img_title Pemprov Papua Pegunungan Ngaku Sulit Membangun Akibat Efisiensi Fiskal Daerah

Saat dipastikan kembali oleh para awak media terkait pembahasan yang bakal dilakukan dalam rapat kali ini, Purbaya meyakini bahwa para Gubernur yang hadir tentunya akan membahas soal TKD tersebut.

"Saya yakin pasti itu (soal TKD)," ujarnya.

Mengenai soal Dana Bagi Hasil (DBH), Purbaya juga mengatakan bahwa hal itu sepertinya juga akan diminta oleh para kepala daerah yang hadir di kantornya hari ini.

"Mereka akan minta itu pasti," kata Purbaya.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Dia pun menanggapi pertanyaan soal kemungkinan adanya kritik atau pengajuan aspirasi dari para gubernur tersebut. Purbaya menegaskan, setiap kebijakan akan disesuaikan dengan kondisi keuangan nasional dan daerah, supaya tercipta keseimbangan yang adil tanpa mengganggu stabilitas fiskal negara secara keseluruhan.

"(APPSI) mau protes? Bisa saja. Kita lihat keuangan daerah kita seperti apa, keuangan pemerintah seperti apa, dan akan kita atur sesuai kondisi keuangan," ujarnya.

Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan

Ombudsman Beri Nilai 80,9 untuk Pelayanan Publik Jabar, Wagub Erwan Pastikan Terus Berbenah

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) meraih skor 80,9 dalam penilaian penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ombudsman Republik Indonesia sepanjang 2025.

img_title
VIVA.co.id
21 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut