Gaji Elon Musk Minta Dipulihkan
- Medium
Mereka dapat menentukan bahwa pencabutan gaji tersebut merupakan tindakan hukum yang tidak tepat karena tidak membatalkan pekerjaan yang telah dilakukan Musk atau keuntungan yang telah diterima para pemegang saham.
Atau, mereka dapat menentukan bahwa pemungutan suara ratifikasi tahun lalu menunjukkan bahwa para pemegang saham ingin menerima kesepakatan gaji tersebut, terlepas dari kelemahan hukumnya.
"Para pemegang saham pada tahun 2024 tahu persis apa yang mereka pilih," kata Wall.
Sementara Greg Varallo, pengacara Richard Tornetta, investor kecil yang mengajukan kasus ini pada 2018, mengatakan jika pengadilan menerima ratifikasi, hal itu akan memungkinkan salah satu pihak untuk mengubah hasil setelah proses pengadilan selesai.
"Gugatan hukum akan terus berlanjut," ujarnya kepada para hakim. Varallo berusaha meyakinkan para hakim bahwa putusan pengadilan yang lebih rendah merupakan hasil dari pencarian fakta yang cermat dan berdasarkan hukum yang berlaku.
"Tidak ada yang luar biasa dari opini persidangan ini. Yang membuatnya benar-benar luar biasa adalah karena putusan ini membahas paket gaji terbesar dalam sejarah manusia, yang diberikan kepada orang terkaya di dunia, yang juga merupakan salah satu orang paling berkuasa di dunia," tegas dia.
Didorong sebagian oleh putusan Musk tentang gaji, perusahaan-perusahaan besar, termasuk Tesla, Dropbox, dan perusahaan modal ventura Andreessen Horowitz, memindahkan kantor hukum mereka ke Texas atau Nevada, di mana pengadilan lebih ramah terhadap para direksi.
Para legislator Delaware menanggapi kepergian para perusahaan tersebut, sebuah tren yang dikenal sebagai "Dexit", dengan merombak hukum perusahaannya.
Jika Elon Musk kalah dalam banding, ia tetap akan mendapatkan puluhan miliar dollar AS dalam bentuk saham dari perusahaan kendaraan listrik tersebut, yang pada Agustus telah menyetujui kesepakatan penggantian jika rencananya di 2018 tidak dipulihkan.
Elon Musk adalah orang terkaya di dunia dengan kekayaan sekitar US$480 miliar (hampir Rp8 ribu triliun), menurut Forbes seperti dilansir VIVA.
Menkes Budi Soroti Masalah di Rumah Sakit: Dokternya Tak Dibayar
Menkes Budi menyoroti persoalan di dunia kesehatan. Salah satunya ada beberapa tenaga kesehatan yang gaji atau upahnya tak dibayarkan oleh rumah sakir (RS) paripurna.
