Kemenhub Tegaskan Bandara IMIP Morowali Berstatus Resmi dan Terdaftar

Kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP)
Sumber :
  • IMIP

Jakarta, VIVA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, berstatus resmi dan telah terdaftar di pemerintah.

img_title Rp10 Miliar Masuk ke Orang Kepercayaan Nusron, KPK Kini Buru Siapa Pengirimnya

Kepastian ini disampaikan menyusul polemik yang menyebut bandara tersebut beroperasi tanpa kehadiran otoritas negara.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Wakil Menteri Perhubungan Suntana dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, mengatakan pihaknya sudah menurunkan sejumlah personel ke lokasi untuk memastikan seluruh aspek operasional sesuai ketentuan.

img_title Wanit Paruh Baya Ditemukan Tewas di Tangerang, Anak Kandungnya Ditangkap Polisi

Ia juga menyebut perwakilan dari bea cukai, kepolisian, dan Kemenhub telah ditempatkan di bandara tersebut.

"Kemarin kami sudah menempatkan beberapa personel di sana. Dari bea cukai, dari kepolisian, dari Kementerian Perhubungan sendiri, termasuk Ditjen Otoritas Bandara ke sana. Jadi kami sudah turun kesana," kata dia.

img_title Pemuda di Bandung Barat Ditangkap, Perakit Senpi Hingga 56 Kali Uji Coba Bom Rakitan

Menurutnya, Bandara IMIP sudah tercatat di Kemenhub dan berstatus resmi.

"Terdaftar, itu (Bandara IMIP) terdaftar. Enggak mungkin bandara itu tidak terdaftar," tambahnya.

Sementara, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai polemik yang berkembang terkait status bandara tersebut perlu dilihat secara menyeluruh. Ia menyebut bandara khusus itu sebelumnya sudah mengantongi izin dari pemerintah.

"Kalau enggak salah, mereka (Bandara IMIP) dapat izin khusus dulu waktu itu," kata Purbaya.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Meski demikian, pihaknya siap mengirimkan personel tambahan apabila diperlukan untuk menuntaskan persoalan yang mencuat.

"Kalau mau dikasih (tugas) ya kita sih siapkan orangnya. Orang bea cukai banyak kok. Imigrasi juga katanya mau. Jadi pada dasarnya seperti itu, kita siap. Begitu kita ditugaskan, kita kirim orang ke sana," tutur Menkeu. (Ant)

Anggota DPRD DKI Jakarta Bebizie Sri Mulyati

Bebizie Tak Hadir Dipanggil KPK, Pemeriksaan Kasus Korupsi Eks Bupati Kutai Kartanegara Dijadwal Ulang

KPK belum minta keterangan anggota DPRD Jakarta Bebizie dalam pengembangan dugaan gratifikasi produksi batu bara yang menjerat eks Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari

img_title
VIVA.co.id
18 September 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut