Apple, Samsung dan Xiaomi Kompak Menentang India
- NDTV
Jakarta, VIVA – India berencana mewajibkan produsen ponsel pintar atau smartphone untuk berbagi kode sumber dengan pemerintah dan melakukan beberapa perubahan perangkat lunak (software) sebagai bagian dari serangkaian langkah keamanan nasional.
Hal tersebut langsung memicu penentangan dari Apple dan Samsung. Perusahaan-perusahaan teknologi menyatakan bahwa paket 83 standar keamanan, yang juga mencakup persyaratan untuk memberi tahu pemerintah tentang pembaruan perangkat lunak utama, tidak memiliki preseden global dan berisiko mengungkapkan detail rahasia.
Rencana ini merupakan bagian dari upaya Perdana Menteri India Narendra Modi untuk meningkatkan keamanan data pengguna seiring meningkatnya penipuan online dan pelanggaran data pribadi di pasar ponsel pintar terbesar kedua di dunia, atau hampir 750 juta unit smartphone.
Menteri Teknologi dan Informatika India S. Krishnan mengatakan bahwa 'setiap kekhawatiran yang sah dari industri akan ditangani dengan pikiran terbuka', meskipun dirinya mengungkap 'masih terlalu dini untuk menafsirkan lebih jauh'.
"Saat ini kami tidak dapat memberikan komentar lebih lanjut karena konsultasi yang sedang berlangsung dengan perusahaan-perusahaan teknologi mengenai proposal tersebut," ungkapnya, seperti dikutip dari situs Reuters, Senin, 12 Januari 2026.
Apple dan Google dari AS, Samsung dari Korea Selatan, dan Xiaomi dari China, serta MAIT, kelompok industri India yang mewakili perusahaan-perusahaan tersebut, tidak menanggapi permintaan komentar.
Persyaratan Pemerintah India sebelumnya telah membuat perusahaan teknologi kesal. Bulan lalu, pemerintah mencabut perintah yang mewajibkan aplikasi keamanan siber yang dikelola negara pada ponsel di tengah kekhawatiran tentang pengawasan.
Namun, pemerintah mengabaikan lobi tahun lalu dan mensyaratkan pengujian ketat untuk kamera keamanan karena kekhawatiran akan spionase China. Xiaomi dan Samsung - yang ponsel pintarnya menggunakan sistem operasi Android milik Google - masing-masing memegang 19 dan 15 persen pangsa pasar India.
Sementara Apple baru 5 persen, menurut perkiraan Counterpoint Research. Salah satu persyaratan paling sensitif dalam Persyaratan Jaminan Keamanan Telekomunikasi India yang baru adalah akses ke kode sumber - instruksi pemrograman mendasar yang membuat telepon berfungsi.
Kode ini akan dianalisis dan mungkin diuji di laboratorium-laboratorium India yang ditunjuk , demikian menurut dokumen tersebut. Usulan India tersebut juga mengharuskan perusahaan untuk melakukan perubahan perangkat lunak agar aplikasi yang sudah terpasang dapat dihapus dan untuk memblokir aplikasi agar tidak menggunakan kamera dan mikrofon di latar belakang guna "menghindari penggunaan yang berbahaya".
"Industri menyuarakan kekhawatiran bahwa persyaratan keamanan global belum diamanatkan oleh negara mana pun," kata sebuah dokumen Kementerian Teknologi dan Informatika pada Desember 2026 yang merinci pertemuan yang diadakan para pejabat dengan Apple, Samsung, Google, dan Xiaomi.
Standar keamanan, yang dirancang pada 2023, kini menjadi sorotan karena pemerintah sedang mempertimbangkan untuk memberlakukannya secara hukum. Kementerian Teknologi dan Informatika bersama para eksekutif teknologi dijadwalkan bertemu pada 13 Januari 2026 untuk diskusi lebih lanjut.
Sebagai informasi, para produsen ponsel pintar atau smartphone sangat menjaga kerahasiaan kode sumber mereka. Apple menolak permintaan China untuk kode sumber antara 2014 dan 2016, dan penegak hukum AS juga telah mencobanya dan gagal mendapatkannya.