Dukung Pemerintah Percepat Program PLTS Nasional, AESI Siapkan 4 Task Force
- [Istimewa]
Jakarta, VIVA – Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) menyambut baik komitmen dan arahan pemerintah, terkait percepatan program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) secara nasional.
Ketua Umum AESI, Mada Ayu Habsari menyampaikan, guna merespon urgensi pemerintah yang juga menargetkan pembangunan 30 GW PLTS pada tahun ini, pihaknya melihat hal ini sebagai sinyal kuat bahwa pemanfaatan energi surya telah memasuki fase eksekusi strategis.
Sebagai asosiasi yang mewadahi seluruh ekosistem sektor energi surya nasional, Dia memastikan bahwa AESI siap menjadi mitra pemerintah dalam mengawal transisi energi ini.
"Tugas industri saat ini adalah memastikan kesiapan di sisi kami, mulai dari rantai pasok, kualitas pemasangan, hingga tenaga kerja yang tersertifikasi," kata Mada Ayu dalam keterangannya, Jumat, 21 Agustus 2026.
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
- ist
Untuk merealisasikan hal ini secara terukur, AESI membentuk empat Task Force. Pertama yakni task force untuk 100 GW, yang akan membantu memetakan jalan menuju pemanfaatan nasional energi surya melalui pendekatan yang pragmatis.
Kemudian Rooftop Solar, yang akan mendorong pemanfaatan PLTS atap secara masif dalam mendukung pencapaian target energi surya nasional.
Selanjutnya Independent Power Producer (IPP), guna membantu mengawal proses pengadaan PLTS agar bankable dan menarik bagi ekosistem investasi.Â
Keempat, Green Workforce, yang akan memastikan ekosistem industri surya memiliki Sumber Daya Manusia yang mumpuni dan tersertifikasi.
"Bapak Presiden Prabowo Subianto memiliki visi agar setiap desa idealnya memiliki PLTS berkapasitas 1 MW, dan AESI mendukung penuh usaha pemerataan energi," ujarnya.
Terlebih, Mada Ayu menyampaikan bahwa AESI kini juga tengah mengembangkan model sandbox, untuk mewujudkan kemandirian energi berbasis komunitas. Dengan karakter yang modular, PLTS menjadi sebuah solusi untuk wilayah yang selama ini sulit dilayani jaringan kelistrikan, sekaligus membuka ruang pemanfaatan di fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan koperasi desa.
Di dalam sandbox ini, AESI menempatkan pemerataan ekonomi dan pemberdayaan perempuan sebagai pilar penting. AESI juga menjajaki kerjasama strategis dengan Kementerian Koperasi, untuk memanfaatkan jaringan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) sebagai service centre.
"Langkah ini memastikan perawatan pasca-pemasangan terjaga dengan baik, sekaligus membuka peluang bagi masyarakat lokal untuk memperoleh pendapatan tambahan," ujarnya.
Apakah Roblox Sudah Penuhi Aturan Perlindungan Anak di Indonesia? Ini Jawabannya
Roblox telah menerapkan perlindungan anak sesuai PP TUNAS, termasuk verifikasi usia dan pembatasan komunikasi. Namun, pemerintah masih mengawasi dan meminta penguatan.
