MSCI Ancam Turunkan Status Pasar Saham RI, OJK hingga DPR Buka Suara
- MSCI
Jakarta, VIVA – Rencana Morgan Stanley Capital International (MSCI) untuk menurunkan klasifikasi pasar saham Indonesia dari emerging market menjadi standalone market memicu respons dari pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI). Perkembangan ini menjadi sorotan setelah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok 11,57 persen pada Jumat, 16 Oktober 2026.
Pengumuman MSCI tersebut memunculkan kekhawatiran investor terhadap prospek pasar modal domestik. Tekanan di bursa turut menjadi perhatian setelah investor asing melakukan aksi jual dan kapitalisasi pasar saham Indonesia mengalami penurunan.
MSCI sebelumnya mengumumkan periode konsultasi pada 15 Oktober 2026. Dalam pengumumannya, penyedia indeks global asal Amerika Serikat itu kembali mengakui sejumlah inisiatif reformasi pasar modal Indonesia yang telah berjalan.
Inisiatif tersebut meliputi publikasi kepemilikan saham di atas 1 persen, peningkatan granularitas klasifikasi investor, pengumuman High Shareholding Concentration (HSC), serta kebijakan baru mengenai kenaikan batas minimum free float atau porsi saham yang tersedia untuk diperdagangkan publik.
Meski demikian, pengumuman tersebut belum menjadi keputusan final. Periode konsultasi berlangsung hingga 30 April 2027, sedangkan keputusan akhir dijadwalkan terbit paling lambat pada 30 Juni 2027.
OJK Tegaskan Pasar Modal RI Masih Prospektif
OJK menyatakan menghormati pandangan dan independensi MSCI sebagai penyedia indeks global. Otoritas juga berkomitmen melanjutkan pembenahan pasar modal dengan menindaklanjuti berbagai masukan yang disampaikan lembaga tersebut.
Ketua OJK Friderica Widyasari Dewi menilai pasar modal Indonesia masih memiliki prospek yang didukung sejumlah faktor fundamental.
"Kami meyakini pasar modal domestik tetap prospektif dan menarik. Hal ini didukung oleh fundamental perekonomian Indonesia yang terjaga, basis investor yang terus bertumbuh, valuasi saham yang kompetitif, dan kinerja fundamental emiten yang secara umum masih positif," kata Friderica dalam keterangan resmi, dikutip Minggu, 18 Oktober 2026.
Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengatakan masukan MSCI sejalan dengan Rencana Aksi Percepatan Reformasi Integritas Pasar Modal Indonesia.
Menurut Hasan, pembenahan tersebut mencakup penguatan penegakan hukum yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.
"OJK berkomitmen untuk terus memperkuat penegakan hukum di sektor pasar modal dalam upaya menegakkan integritas pasar, dengan koordinasi dan sinergi yang efektif bersama seluruh pihak terkait," kata Hasan.
Ke depan, OJK bersama Self-Regulatory Organizations (SRO) akan melanjutkan komunikasi konstruktif dengan penyedia indeks global dan investor institusi internasional.
Langkah tersebut bertujuan menyampaikan perkembangan terbaru reformasi pasar modal Indonesia sekaligus memperoleh masukan dan rekomendasi kebijakan untuk penyempurnaan berkelanjutan.
Airlangga Pertanyakan Waktu Pengumuman MSCI
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto turut menanggapi rencana perubahan klasifikasi pasar saham Indonesia tersebut. Ia mempertanyakan waktu penyampaian pengumuman MSCI, terutama karena Indonesia sebelumnya telah mengadakan pertemuan dengan sejumlah pejabat MSCI di Bangkok, Thailand.
"Ini kan ada tanda tanya besar. Kemarin di Thailand kenapa (MSCI) nggak ngomong yang ini. Padahal yang kemarin itu seminggu juga belum," ujar Airlangga saat ditemui wartawan, Jumat, 16 Oktober 2026.
Meski mempertanyakan waktu pengumuman tersebut, Airlangga menegaskan pemerintah tidak ingin terburu-buru berprasangka negatif terhadap pihak tertentu.
"Ya tentu kita lihat aja, tapi kita tidak boleh suudzon," katanya.
Airlangga menyebut perhatian utama pemerintah saat ini adalah implementasi aturan dan langkah aksi yang dilakukan Bursa Efek Indonesia (BEI). Salah satu hal yang menjadi perhatian MSCI adalah periode pelaksanaan reformasi pasar modal Indonesia yang dinilai relatif lebih panjang dibandingkan negara lain.
"Concern paling utama implementing regulation. Implementing langkah action dari bursa," ujarnya.
Airlangga juga menjelaskan bahwa kategori standalone market berada di antara frontier market dan emerging market. Pemerintah akan mencermati perkembangan tersebut serta dampaknya terhadap pasar keuangan domestik.
Menurut Airlangga, pengumuman terbaru MSCI memberikan kepastian mengenai tenggat pelaksanaan langkah-langkah yang menjadi perhatian penyedia indeks tersebut. Tenggat yang sebelumnya dikaitkan dengan November kini bergeser hingga Juni tahun depan.
"Yang hari ini diberikan kan sebetulnya kepastian terhadap langkah-langkah dan mereka memastikan bahwa deadline-nya itu bukan bulan November, tapi mundur ke tahun depan di bulan Juni," kata Airlangga.
DPR dan Danantara Datangi Bursa Efek Indonesia
Di tengah tekanan pasar saham setelah pengumuman MSCI, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama CEO Danantara Rosan Roeslani, COO Danantara Dony Oskaria, serta Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mendatangi Gedung Bursa Efek Indonesia pada Jumat, 16 Oktober 2026.
Kunjungan tersebut dilakukan untuk mengecek secara langsung perkembangan pembenahan pasar modal Indonesia.
"Kami datang untuk mengecek langsung pembenahan pasar modal dan memastikan perbaikan itu terus berjalan," ungkap Dasco.
Dasco mengatakan DPR terus mencermati perkembangan bursa dan meminta otoritas terkait menindaklanjuti masukan serta catatan dari lembaga penyedia indeks global.
Dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPR juga memantau berbagai persoalan yang terjadi di BEI. Menurut Dasco, otoritas bursa telah diminta melakukan perbaikan, termasuk mengakomodasi masukan dari lembaga indeks internasional.
Ia turut menyoroti waktu penyampaian evaluasi MSCI yang dinilai berbeda dari jadwal yang sebelumnya dipahami pihak Indonesia.
"Termasuk MSCI yang harusnya baru akan melakukan review konsultasi pada November tapi kemudian pada dini hari tadi itu kemudian sudah mengeluarkan semacam review. Bertepatan dengan sebenarnya bursa juga sudah melakukan proses-proses dalam rangka mengakomodasi review-review yang sebenarnya baru akan di bulan November," ujar Dasco.
Dasco menyebut OJK dan BEI telah menjalankan sejumlah proses pembenahan. DPR juga menggelar rapat koordinasi bersama Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, Hasan Fawzi, Rosan Roeslani, dan Dony Oskaria. Kapolri turut diminta hadir agar setiap pihak dapat memberikan keterangan sesuai kewenangannya.
Respons pemerintah, OJK, dan DPR tersebut muncul di tengah proses konsultasi MSCI yang masih berlangsung. Hasil akhir konsultasi hingga Juni 2027 akan menjadi perkembangan penting bagi arah klasifikasi pasar saham Indonesia, sementara agenda reformasi integritas dan transparansi pasar modal terus menjadi perhatian otoritas domestik.