- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews - Pemerintah melalui Satuan Tugas Penanganan Kasus TKI terus berusaha mengawal proses hukum sejumlah tenaga kerja yang bermasalah di luar negeri. Satgas terus berupaya mengawal kasus agar jangan sampai terlewat dan mengetahui sudah dieksekusi mati.
"Kami saat ini fokus di Arab Saudi, China termasuk Hong Kong, dan Malaysia," kata Wakil Satgas TKI Alwi Shihab saat berkunjung ke kantor redaksi VIVAnews di Menara Standard Chartered, Jalan Prof. Dr. Satrio, Jakarta, Rabu, 11 April 2012.
Alwi mengatakan, butuh cara khusus untuk menangani kasus-kasus hukum para warga negara Indonesia yang bekerja di sana. Berbagai pendekatan dilakukan agar para TKI yang terjerat hukum bisa lepas tanpa syarat. "Saya lebih banyak mengurus para TKI di Arab," katanya.
Di Arab misalnya, saat ini pemerintah sudah menyediakan sejumlah kuasa hukum untuk mendampingi TKI. Selain menyiapkan kuasa hukum, pemerintah juga menyiapkan tim negosiasi dengan keluarga korban agar memaafkan pelaku.
Dalam hukum Arab, Alwi melanjutkan, keluarga korban sangat berperan. Negara atau mahkamah hanya memutuskan pelaku bersalah atau tidak. Bila pengadilan memutuskan tersangka bersalah membunuh, misalnya, maka dia akan dipancung. Kecuali bila keluarga korban memaafkan. "Ini qisas," katanya.
Karena itu, Satgas akan terus bekerja mendekati keluarga korban agar bisa memberi maaf.
Memang, ada beberapa keputusan yang peran utamanya terletak pada negara. Ini seperti pelaku teror, perampokan, dan kejahatan lain. "Untuk yang kami harus mendekati kerajaan," ujar Alwi.
Kondisi ini jauh berbeda dengan China. Di negeri tirai bambu peran pemerintah sangat kuat. "Semua keputusan berada di pemerintah," ujar Alwi. "Bila pengadilan memutuskan hukuman mati, ya mati. Kecuali bisa bernegosiasi dengan pemerintah China agar menyelematkan terpidana."
Dia yakin, kedekatan pemerintah Indonesia dengan China telah membuat sejumlah warga negara Indonesia urung digantung. (hp).
Gas Murah Bagi Industri Bakal Dilanjut, Pemerintah Diminta Perhatikan Keekonomian Sektor Hulu
Apabila kebijakan serupa akan dilanjutkan tahun berikutnya, maka dia pun meminta agar pemerintah mempertimbangkan sisi keekonomian pada sektor hulu migas
