Sumber :
- ANTARA/Wahyu Putro
VIVAnews - Kembalinya PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) menjadi milik Indonesia pada 1 November 2013 nanti menimbulkan kekhawatiran sejumlah pihak akan kurangnya bahan baku. Sebab mayoritas produksi perusahaan tambang tersebut dikirim ke Jepang.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan memastikan hal itu tidak akan terjadi.
"Jangan sampai ini dialihkan ke Indonesia dan kami kehilangan bahan baku," kata Dahlan seusai rapat dengan Komisi VI DPR RI terkait dengan perusahaan tambang ini, Selasa malam, 22 Oktober 2013.
Dahlan mengatakan telah meminta direksi Inalum memperpanjang kontrak pembelian bahan baku hingga dua tahun ke depan. Mantan bos PLN ini pun mengaku tidak khawatir akan menumpuknya pasokan produk Inalum karena 70 persen produk yang seharusnya diekspor ke Jepang, ditahan untuk kebutuhan industri dalam negeri. Dia yakin pasar dalam negeri sangat besar dan mampu menyerap hasil produksi perusahaan alumunium ini.
"Kami minta dicarikan pembeli dalam negeri dan sudah mendapatkan 70 persen di dalam negeri dan kontrak akhir tahunnya mencapai 100 persen," kata dia.
Dahlan mengatakan, banyak industri dalam negeri yang membutuhkan produk Inalum ini. Lagipula, menurutnya ini kesempatan bagus untuk memenuhi konsumsi dalam negeri. Sebab, kebutuhan aluminium industri justru dipasok dari luar. Sayangnya, dia tidak menyebutkan industri yang kebutuhan aluminiumnya tinggi.
"Saya lupa," ucap dia.
Selain itu, kata Dahlan, ada dana perusahaan yang disimpan di Jepang dan nantinya akan dialirkan ke Indonesia setelah Inalum kembali dalam pelukan Indonesia.
"Kira-kira Rp2,5 triliun dialirkan ke Indonesia dan ditempatkan di bank BUMN di Indonesia. Tanggal 1 November harus menjadi uang kas perusahaan," kata dia.
Dahlan mengatakan sebelumnya pemerintah meminta Jepang untuk menaruh uang kas perusahaan Inalum di Indonesia, tapi Jepang menolak.
"Sebetulnya, kami sudah berjuang agar uang kas perusahaan itu mulai ditempatkan di Indonesia sejak awal tahun tadi. Pihak Jepang waktu itu tidak setuju. Karena saat itu, pemegang saham terbesar adalah Jepang, sehingga kami tidak bisa apa-apa," ujarnya. (kd)
Halaman Selanjutnya
