Merpati Bangkrut, Pemerintah Turut Andil

Pemerintah dinilai turut andil sehingga maskapai Merpati Airlines bangkrut. Pemerintah dinilai lamban dalam menyelamatkan maskapai milik negara itu.

Praktisi penerbangan, Arista Atmadjati, mengatakan bahwa masalah keuangan Merpati sebetulnya sudah terjadi sejak 2001. Seharusnya saat itulah pemerintah mengucurkan dana talangan dengan membayar utang-utang Merpati.

"Merpati ini seperti kena kanker stadium 4. Seharusnya sejak 2001, kalau Merpati kelihatan ada masalah, itu dia stadium 1, harusnya pemerintah urusi segera. Mumpung utangnya kecil. Sekarang udah berdarah-darah begini, jadi berat kan," ujar Arista dalam diskusi bertajuk 'Sayap Patah Merpati di Jakarta, Sabtu 8 Februari 2014.

Dosen Aviation Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta itu melanjutkan, Pemerintah tidak boleh meninggalkan Merpati begitu saja, meski perusahaan itu terseok-seok. Sebab, saham Merpati 100 persen milik pemerintah.

Senada dengan Arista, Sekjen Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia (APPNI) Tengku Burhanudin mengkritisi sejumlah persoalan yang membuat Merpati sulit diselamatkan. Salah satunya, Merpati terlalu sering ganti direktur umum. Selain itu, Pemerintah terlalu ikut campur.

"Pada waktu itu pemerintah ikut campur Merpati, kenapa waktu itu Merpati memakai pesawat-pesawat, tidak

untuk komersil. Timbullah konflik dan dirut diganti. Lalu saat itu Merpati digunakan untuk komersil yang tidak layak, di situlah timbul utang," kata Teuku.

Keadaan itu, kian diperburuk dengan kesalahan pemerintah mengambil kebijakan, yaitu menujuk dirut yang ahli di pemasaran dan operasional. Padahal, yang dibutuhkan Merpati adalah orang yang ahli dalam keuangan.

"Masalah Merpati itu di keuangan. Merpati pada saat itu membutuhkan uang, tetapi pemerintah memberikannya nyicil nyicil, sampai sekarang 20 tahun menjadi total Rp6 triliun, ya kalah dengan waktu," kata dia.

Teuku kemudian membandingkan Merpati dengan Garuda yang saat itu juga tengah mengalami krisis. Bahkan, Garuda saat itu memiliki utang mencapai US$1,2 miliar. Namun, dapat segera diselesaikan dengan baik karena Menteri BUMN saat itu menunjuk orang yang pas dalam bidang keuangan.