Sumber :
- Antara/ Widodo S Jusuf
VIVAnews
- Kalangan pengusaha menyambut baik pengumuman komposisi kabinet baru yang telah diutarakan Presiden Terpilih Joko Widodo. Namun mereka minta agar para pejabat baru tidak akan menyalahgunakan kekuasaan.
"Yang paling penting, menteri-menteri ekonomi tidak bisa menyalahgunakan jabatannya untuk dipakai pada kepentingan yang tidak benar. Itu saja," kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofjan Wanandi, di Permata Kuningan, Jakarta, Selasa 16 September 2014.
Sofjan menilai, ada beberapa menteri yang seharusnya dipegang oleh profesional, bukan dari politikus. Misalnya, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Pertanian.
"Kementerian Pertanian dipegang sepuluh tahun oleh partai, jadi rusak pertanian kita. Dengan dipilihnya dari profesional di kabinet Jokowi, ini adalah contoh perubahan bahwa kami meminta (menteri dari orang) yang profesional," kata dia.
Selain itu, Sofjan juga mengatakan, bahwa Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian bisa juga dipimpin oleh orang-orang profesional dari partai politik.
"Itu uang langsung tidak banyak (mengalir) ke sana. Itu lebih ke kebijakan," kata dia.
Seperti yang diketahui, Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Jokowi-Jusuf Kalla (JK) mengumumkan, jumlah struktur kabinet pada pemerintahan mendatang di Rumah Transisi, Jakarta Pusat, Senin 15 September 2014.
Dari hasil rapat koordinasi dengan tim, Jokowi memutuskan postur kabinetnya sebanyak 34 kementerian. Dengan komposisi dari kalangan profesional dan profesional partai politik.
Uang Pangkal Melonjak Drastis, Prodi Kebidanan di UNS dari Rp25 Juta Jadi Rp125 Juta
Dalam hal ini Agung Lucky Pradita mengungkapkan, bahwa tarif uang pangkal atau Iuran Pengembangan Institusi (IPI) naik berkali-kali lipat atau daripada tahun sebelumnya.
VIVA.co.id
17 Mei 2024
