Target Pembentukan Holding BUMN Terganjal Birokrasi
- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id – Pembentukan holding atau perusahaan induk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) per sektor diakui Menteri BUMN Rini Soemarno tersendat persoalan birokrasi. Oleh karena itu, jadwal target holding sektor minyak dan gas serta pertambangan yang dijadwalkan rampung tahun ini, harus meleset. Â
"Ya memang akan terlambat sedikit. Mungkin inilah namanya birokrasi, karena harus tanda tangan ke sana, tanda tangan ke sini. Ada perbaikan-perbaikan," ujar Rini saat ditemui dalam acara peluncuran Railpay di Stasiun Juanda Jakarta pada Senin, 19 Desember 2016.
Menurutnya, kendala memang terkonsentrasi pada birokrasi yang meliputi administrasi dan dokumentasi. Selebihnya, dia telah mendapat dukungan dari berbagai BUMN untuk terciptanya holdingisasi ini.
Menteri BUMN mengatakan akan mengupayakan holding BUMN dapat dikejar tuntas pada kuartal pertama 2017. Sektor migas dan pertambangan yang bakal menjadi prioritas pemerintah.
Sementara itu, Deputi bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Jasa Konsultasi Gatot Trihargo mengatakan, setelah holding di sektor migas dan pertambangan beres, selanjutnya akan digenjot untuk sektor perbankan.
Saat ini diketahui, untuk proses holding perbankan, Kementerian BUMN telah menyosialisasikan kepada masing-masing bank pelat merah. Kementerian juga telah menemui pihak Bank Indonesia (BI) yang memiliki otoritas moneter dalam negeri.
Sementara itu Kementerian BUMN telah menunjuk PricewaterhouseCooper (PwC) untuk menjadi konsultan. "Sudah ada bentuknya. Secara garis besar sudah menyepakati holding ini dengan baik," ujar Gatot. (ase)Â
BI Sebut Sektor Tambang Bantu Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi di Maluku Utara
Sejak beroperasi di 2018, IWIP telah menyerap puluhan ribu tenaga kerja yang 75 persen di antaranya berasal dari Maluku Utara.
