Sebanyak 25,7 Juta Rumah Tangga Miskin Dapat Subsidi Listrik
VIVA.co.id – Dalam rangka menjalankan amanat undang-undang, pemerintah akan menerapkan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran mulai 2017 untuk memastikan subsidi listrik diberikan kepada rumah tangga miskin dan tidak mampu. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah memberikan subsidi listrik hanya kepada pelanggan rumah tangga 450 volt ampere (VA), dan 900 VA yang termasuk dalam golongan miskin dan tidak mampu.
Direktur Pembinaan Pengusaha Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Satya Zulfanitra, mengatakan bahwa kebijakan subsidi listrik tepat sasaran dilaksanakan untuk menjalankan amanat Undang-Undang No 30 Tahun 2007 tentang Energi dan Undang-Undang Nomor 30 tentang Ketenagalistrikan. Dalam menentukan rumah tangga miskin dan tidak mampu, Kementerian ESDM menggunakan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang ditetapkan Menteri Sosial, yang berisi informasi kondisi sosial ekonomi dari 25,7 juta rumah tangga miskin dan tidak mampu.
"Penerima subsidi listrik jauh di atas angka kemiskinan di Indonesia. Penduduk miskin di Indonesia hanya 10,8 persen atau sekitar 2,8 juta rumah tangga, sedangkan dalam kebijakan ini 25,7 juta atau 40 persen rumah tangga berhak untuk disubsidi," ujarnya kepada VIVA.co.id, di studio tvOne di Jakarta, Jumat 23 Desember 2016.
Menurut Satya, Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran ini merupakan kesepakatan pemerintah dengan DPR pada Rapat Kerja Menteri ESDM dengan Komisi VII DPR-RI tanggal 22 September 2016. Dalam rapat tersebut diputuskan bahwa subsidi listrik hanya diberikan kepada pelanggan PLN dengan daya 900 VA yang memang berhak, dengan mengacu pada data yang akurat. Untuk mendapatkan data yang akurat, Kementerian ESDM berkoordinasi dengan Kementerian Sosial dan Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dalam memanfaatkan data rumah tangga miskin dan tidak mampu dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.
"Jadi tidak ada pencabutan subsidi listrik. Subsidi sampai kapan pun pasti diberikan kepada masyarakat tidak mampu, karena itu kewajiban sesuai Undang Undang Dasar," katanya.
Sementara itu Kepala Unit Komunikasi dan Pengelolaan Pengetahuan Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Ruddy Gobel mengungkapkan bahwa rata-rata subsidi listrik yang diterima 40 persen warga termiskin kurang dari 30 persen, sementara sisanya dinikmati oleh golongan orang mampu. Dengan adanya pengaturan subsidi tepat sasaran, Rudi yakin anggaran negara dapat dihemat.