SKK Migas Dikritik Berkinerja Lamban
- Istimewa
VIVA.co.id - Dewan Perwakilan Rakyat mengkritik kinerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dalam rapat dengar pendapat pada Senin, 17 Juli 2017.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Fadel Muhammad, mengatakan tidak mendapatkan penjelasan yang puas terkait kinerja SKK Migas, terutama untuk meningkatkan produksi migas.
"Tujuan kita, Komisi VII, ingin mendapatkan penjelasan dari SKK Migas, di sana tidak ada sama sekali paparan untuk kenaikan produksi, tidak ada harapan dan target untuk menaikkan produksi," kata Fadel.
Menteri Kelautan dan Perikanan di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu menyampaikan bahwa Komisi VII ingin mendengar penjelasan SKK Migas tentang upaya meningkatkan produksi migas dalam negeri dan meningkatkan lahan produksi migas Indonesia di luar negeri.
"Tapi sampai saat ini, belum ada ide itu, akhirnya kita tetap menjadi pengimpor terus," ujarnya.
Fadel menilai SKK Migas berkinerja lamban. Hal itu didapatkannya dari laporan perusahaan-perusahaan migas di Indonesia. "Ada perusahaan yang bilang SKK Migas ini sangat lamban, makanya ini kita coret, supaya tidak ada lagi SKK Migas, dalam RUU Migas," katanya.
Sebelumnya, Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi menyampaikan peran SKK Migas dalam pengawasan lifting migas. SKK, kata Amien, melakukan proses pengecekan legalitas sistem alat ukur, mengawasi prosedur penyerapan migas hingga mengatur operasional penyerahan bahan baku migas.
Pemerintah Didorong Cermati Pelaksanaan Participating Interest 10 Persen di Pengelolaan Blok Tangguh
Perpanjangan Kontrak Kerja Sama Blok Tangguh yang dioperasikan oleh BP Berau Ltd. hingga tahun 2055 merupakan kebijakan strategis dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA)
